Palangka Raya, Kantamedia.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami pengurangan anggaran pada tahun berjalan. Langkah ini diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah yang menuntut keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, menyebut bahwa kebijakan ini berlaku untuk seluruh dinas, termasuk instansi yang ia pimpin.
“Untuk semua dinas, termasuk Bapenda. Semua OPD mengalami pengurangan. Intinya supaya duitnya ada, belanjanya cukup,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Meski terjadi pemangkasan, Anang menegaskan bahwa belanja wajib seperti sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Kedua sektor tersebut masuk dalam kategori mandatory spending yang tidak dapat dikurangi karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita harus menyesuaikan, jangan sampai belanja lebih besar dari pendapatan. Itu yang paling penting,” tambahnya.
Penyesuaian anggaran ini dinilai sebagai langkah realistis agar pembangunan tetap berjalan meskipun ruang fiskal terbatas. Pemerintah daerah disebut tengah berhati-hati dalam mengelola keuangan, sembari memastikan layanan publik prioritas tidak terganggu.
Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemprov Kalteng berkomitmen menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan program pembangunan, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. (daw)
