UMP Kalteng 2027 Naik 7,15 Persen, Ditetapkan Rp3,94 Juta

PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp3.949.697. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,15 persen dibandingkan UMP tahun 2026.

Penetapan tersebut dilakukan Gubernur Kalimantan Tengah pada Rabu (18/11/2026), melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/317/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng, Farid Wajdi, menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai di Palangka Raya, Jumat (20/11/2026).

Farid menjelaskan, penetapan besaran upah tersebut melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, di antaranya upah minimum tahun sebelumnya, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.

“Dewan Pengupahan Provinsi yang di dalamnya ada perwakilan dari serikat buruh, perwakilan dari asosiasi pengusaha dan dari pemerintahan, telah sepakat indeks tertentu itu 0,60. Setelah formula itu dimasukkan, terdapatlah kenaikan yang saya sampaikan tadi,” jelas Farid.

Selain UMP, Pemprov Kalteng juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk enam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI).

Untuk sektor yang berkaitan dengan minyak mentah kelapa sawit, minyak mentah inti kelapa sawit, minyak goreng kelapa sawit, serta pertanian kelapa sawit, UMSP ditetapkan sebesar Rp3.956.950 atau naik 7,15 persen.

Sementara itu, untuk sektor pertambangan batu bara serta pertambangan emas dan perak, UMSP ditetapkan sebesar Rp3.979.691 dengan kenaikan sebesar 7,15 persen.

Farid menegaskan, proses pembahasan penetapan upah telah melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah melalui Dewan Pengupahan Provinsi. Dengan demikian, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unsur terkait.

“Sudah, Alhamdulillah. Kita diskusikan, kita ini satu tim saja,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ketentuan UMP dan UMSP tersebut berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Penerapannya diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja satu hari hingga satu tahun.

Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, perusahaan wajib menerapkan struktur dan skala upah sesuai ketentuan yang berlaku. (daw)

Bagikan berita ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *