Palangka Raya, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kini fokus melakukan penguatan prioritas program strategis di tengah tantangan fiskal yang cukup berat. Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mengungkapkan adanya koreksi signifikan pada struktur anggaran daerah yang mengharuskan pemerintah bekerja lebih ekstra dalam mengelola sisa dana pembangunan.
Dalam agenda Halalbihalal dan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar DPW PKS Kalteng di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Sabtu (4/4/2026), Edy memaparkan kondisi riil keuangan daerah. Tercatat, APBD Kalteng mengalami penurunan drastis dari angka Rp10,2 triliun menjadi Rp5,4 triliun setelah kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan secara nasional.
Dari total APBD Kalteng senilai Rp5,4 triliun tersebut, porsi terbesar yakni Rp3,6 triliun telah terserap untuk belanja rutin, meliputi gaji pegawai serta biaya operasional kedinasan. Kondisi ini menyisakan ruang fiskal sekitar Rp1,6 triliun yang dialokasikan khusus untuk sektor pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.
“Keterbatasan ini justru menjadi pemicu bagi kami untuk lebih selektif. Anggaran yang ada harus benar-benar menyentuh program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” ujar Edy Pratowo di hadapan para kader dan tamu undangan.
Meski ruang gerak finansial menyempit, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk tidak memangkas layanan dasar. Salah satu program unggulan yang dipastikan tetap berjalan adalah Kartu Huma Betang Sejahtera. Program ini menjadi jaring pengaman sosial utama untuk menjaga daya beli dan aksesibilitas warga terhadap layanan kesehatan maupun bantuan modal.
Langkah efisiensi ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan tepat sasaran. Melalui skema skala prioritas, pemerintah optimis pembangunan di Bumi Tambun Bungai tetap berjalan progresif walaupun dihantam kontraksi anggaran yang cukup tajam pada tahun ini. (*/pri)
