Kantamedia.com – Pucuk kepemimpinan dan jabatan birokrasi merupakan sebuah tanggung jawab besar yang menuntut komitmen moral tinggi. Dalam sudut pandang hukum Islam, kekuasaan bukan sekadar instrumen politik untuk meraih kendali duniawi, melainkan sebuah amanah suci yang kelak akan dipertanggungjawabkan secara mutlak di hadapan Allah SWT.
Prinsip dasar ini selaras dengan penegasan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang berbunyi:
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Artinya: “Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin.”
Guna menjaga roda pemerintahan tetap berjalan di atas koridor kemaslahatan publik, kehadiran figur keagamaan menjadi sangat krusial sebagai jangkar etika. Melalui untaian nasehat, para tokoh agama bertindak sebagai pengingat agar para pemangku kebijakan tidak terjebak dalam penyalahgunaan wewenang atau opresi politik.
Bimbingan seorang ulama sejati berfungsi layaknya kompas moral yang mengarahkan keputusan pejabat agar selalu berpijak pada prinsip kebenaran objektif, bukan kepentingan golongan.
Salah satu rujukan literatur klasik yang intensif mengulas tata kelola kepemimpinan yang bersih adalah buah pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H). Gagasan mendalam filsuf besar tersebut diabadikan dalam kitab At-Tibrul Masbuk fi Nashihatil Muluk (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988).
Dalam kitab tersebut, Al-Ghazali menggarisbawahi bahwa kekuasaan merupakan ujian spiritual berat yang wajib dikelola dengan basis keadilan hukum.
10 Pedoman Etis bagi Para Pejabat Publik
Berikut 10 nasehat Imam Al-Ghazali bagi para pejabat agar dapat menunaikan amanat kepemimpinan dengan sebaik-baiknya agar mampu mengeksekusi mandat kekuasaan secara ideal:
1. Komitmen Keadilan Hakiki
Kekuasaan adalah titipan sementara. Pemimpin yang menegakkan hukum dengan adil akan memperoleh kemuliaan, sedangkan figur yang berkhianat akan jatuh ke dalam kesengsaraan moral yang merusak tatanan sosial.
2. Keterbukaan terhadap Kritik Konstruktif
Seorang pejabat wajib membuka ruang komunikasi terhadap bimbingan spiritual dari para ahli agama yang lurus dan tidak oportunis. Sinergi ini menjauhkan penguasa dari pengaruh lingkaran internal yang korup dan hanya berburu keuntungan pribadi.
3. Selektivitas dan Pengawasan Aparatur
Kualitas sebuah pemerintahan tecermin dari integritas para pembantunya. Oleh karena itu, pemimpin tertinggi wajib selektif saat menunjuk jajaran kabinet serta tegas dalam mengawasi kinerja mereka di lapangan.
4. Menolak Kesombongan Birokrasi
Jabatan publik bukanlah hak istimewa untuk bersikap semena-mena. Seorang pelayan rakyat harus tetap membumi dan menyadari bahwa legitimasi kekuasaannya berasal dari mandat masyarakat.
5. Empati Sosial yang Tinggi
Pemimpin yang visioner mampu menempatkan dirinya di posisi masyarakat kelas bawah. Ia tidak akan membiarkan rakyatnya menderita kelaparan atau kesulitan ekonomi, sebagaimana ia menjaga kesejahteraan keluarganya sendiri.
6. Prioritas Pelayanan Publik
Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan merespons keluhan publik secara cepat harus ditempatkan sebagai prioritas utama yang melampaui kepentingan personal ataupun aktivitas sunnah yang bersifat individual.
7. Gaya Hidup Sederhana
Keadilan sosial sulit terwujud jika para pejabat gemar memamerkan kemewahan di tengah kesulitan warga. Kesederhanaan dalam berpakaian dan konsumsi harian menjadi cerminan empati seorang pemimpin.
8. Bijak Merespons Kritik
Aspirasi serta kritik dari masyarakat merupakan bagian dari kontrol sosial. Pemerintah harus menanggapi setiap masukan dengan pendekatan persuasif dan kelembutan, bukan dengan tindakan represif aparat.
9. Reformasi Kebijakan yang Valid
Setiap langkah perbaikan ataupun regulasi baru yang dilahirkan oleh pemerintah wajib memiliki dasar hukum yang kuat dan diarahkan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat luas.
10. Kepatuhan pada Konstitusi Nilai
Pejabat negara dilarang keras mengeluarkan kebijakan strategis yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan moralitas baku, meskipun keputusan tersebut populer atau didukung oleh sebagian kelompok demi kepentingan pragmatis.
Kehadiran tuntunan moral serta sinergi antara umara dan tokoh agama pada hakikatnya merupakan bentuk kepedulian bersama dalam merawat bangsa. Pemimpin yang memiliki kerendahan hati untuk mendengar akan lebih konsisten menjaga integritas pribadi, menjauhkan diri dari praktik KKN, serta fokus mewujudkan keadilan sosial. Kepemimpinan pada akhirnya bukan sekadar panggung kontestasi politik, melainkan sebuah jembatan emas menuju kemaslahatan bersama yang berujung pada pertanggungjawaban ilahi. (*)
(Artikel ini ditulis ulang dari catatan Alwi Jamalulel Ubab, Alumni Khas Kempek Cirebon)
