Kantamedia.com – Australia akan memberlakukan undang-undang yang memberikan hak kepada pekerja untuk mengabaikan telepon dan pesan tak masuk akal dari atasan mereka di luar jam kerja tanpa sanksi. Bahkan para atasan tersebut berpotensi dikenakan denda.
Undang-undang serupa yang memberikan hak kepada karyawan untuk mematikan perangkat mereka sudah berlaku di Prancis, Spanyol, dan negara-negara lain di Uni Eropa.
Menteri Tenaga Kerja Australua Tony Burke, pada Rabu (7/2/2024) menyatakan, mayoritas senator telah menyatakan dukungan terhadap undang-undang tersebut.
Burke menyatakan, ketentuan tersebut bisa menghentikan karyawan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. RUU tersebut diperkirakan akan diperkenalkan di parlemen akhir pekan ini.
RUU ini juga mencakup ketentuan-ketentuan lain seperti jalur yang lebih jelas dari pekerjaan sementara ke pekerjaan permanen, dan standar minimum bagi pekerja sementara dan sopir truk.
Beberapa politisi, kelompok pengusaha dan pemimpin perusahaan memperingatkan bahwa hak untuk memutuskan komunikasi ini merupakan tindakan yang berlebihan dan akan melemahkan upaya menuju sistem kerja fleksibel dan berdampak pada daya saing.
Partai Hijau yang berhaluan kiri, yang mendukung peraturan tersebut mengatakan, peraturan ini merupakan kemenangan besar bagi partai tersebut. Kesepakatan telah dicapai antara Partai Buruh, partai-partai kecil dan independen untuk mendukung RUU ini, kata pemimpin Partai Hijau Adam Bandt di Twitter.
“Warga Australia rata-rata bekerja lembur selama enam minggu tanpa dibayar setiap tahunnya,” kata Bandt. Itu nilainya lebih dari 92 miliar dolar Australia atau 60,13 miliar dolar AS.
“Waktu itu milikmu. Bukan bosmu,” tegasnya. (*/jnp)
