Palangka Raya, kantamedia.com – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Tengah menyuarakan keprihatinan terhadap dugaan praktik mafia tanah yang meresahkan masyarakat Lewu Taheta di Kampung Baru Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat Lewu Taheta terkait adanya seorang yang diduga kuat merupakan mafia tanah, yang mencoba mengklaim kawasan pertanian warga,” kata Ketua Departemen PTKP BADKO HMI Kalteng, Andri Mulyanto, usai melakukan survei dan advokasi ke lokasi tersebut pada Rabu sore (28/5/2025)..
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk kriminalisasi terhadap hak-hak warga atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun.
BADKO HMI Kalimantan Tengah menilai bahwa situasi ini merupakan cerminan dari persoalan struktural yang serius, di mana praktik mafia tanah masih merajalela dan menyasar wilayah-wilayah desa. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dan mencegah terulangnya praktik serupa di wilayah lainnya.
“Kami meminta Polda Kalimantan Tengah bertindak tegas. Jangan sampai ada lagi praktik mafia tanah dan kriminalisasi terhadap masyarakat,” tegas Andri.
Sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat, HMI juga membuka layanan bantuan hukum bagi warga yang terdampak konflik agraria maupun korban mafia tanah. Andri menyebutkan bahwa saat ini pihaknya telah menerima sejumlah dokumen dari masyarakat, termasuk surat administrasi dan petisi yang ditandatangani oleh para mantir adat, diketahui oleh lurah, dan disahkan oleh camat setempat.
“Ini menunjukkan bahwa masalah mafia tanah bukan sekadar isu, tetapi sudah menjadi polemik serius di Lewu Taheta,” tambahnya.
Andri juga menegaskan komitmen HMI untuk terus berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak masyarakat desa. “BADKO HMI Kalimantan Tengah akan terus menjadi garda terdepan dalam melawan segala bentuk penindasan terhadap masyarakat, terutama di sektor agraria.” (rik)
