Palangka Raya, Kantamedia.com – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Kota Palangka Raya berlangsung dalam suasana penuh semangat perjuangan. Aksi damai digelar oleh Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (1/5/2025), sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kritik terhadap kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Dida Pramida, menyatakan bahwa peringatan Hari Buruh bukanlah sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya nyata untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang hingga kini masih terabaikan.
“Kenapa kami melaksanakan aksi pada hari ini tentunya bukan hanya sekedar seremonial, tapi memang di Kalteng sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Makanya kita membawakan banyak poin tuntutan,” ujar Dida.
Dalam aksi tersebut, massa aksi menyuarakan 11 poin tuntutan yang dinilai sebagai permasalahan mendesak dan perlu ditanggapi serius oleh pemerintah maupun dunia usaha.
Berikut 11 tuntutan yang disampaikan:
1. Kenaikan upah minimum regional dan revisi skema pengupahan berdasarkan kebutuhan hidup layak.
2. Penindakan terhadap perusahaan yang tidak membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
3. Penindakan terhadap perusahaan yang tidak menyediakan fasilitas serta layanan kesehatan bagi pekerja.
4. Mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
5. Penolakan terhadap sistem outsourcing dan kontrak kerja seumur hidup.
6. Pemberian upah layak bagi guru honorer.
7. Evaluasi dan audit berkala terhadap Standar Operasional Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
8. Penghentian praktik union busting dan intimidasi terhadap aktivis serikat buruh.
9. Pengesahan regulasi perlindungan buruh sawit melalui UU Perlindungan Buruh Kelapa Sawit.
10. Pemberian sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar hukum ketenagakerjaan.
11. Ratifikasi Konvensi ILO C190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
Aksi damai tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh, mahasiswa, dan aktivis hak asasi manusia. Mereka berharap pemerintah daerah maupun pusat benar-benar mendengar dan merespons tuntutan demi terciptanya sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan manusiawi di Kalimantan Tengah.
“Pemerintah harus hadir melindungi rakyatnya. Buruh tidak boleh terus-menerus jadi korban sistem yang timpang,” pungkas Dida. (daw)
