Kantamedia.com, Palangka Raya – Demi meminimalkan konflik lahan, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN melakukan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas) Satu Juta Patok Serentak Seluruh Indonesia, Jumat (3/2/2023). Untuk di Kalteng, ditargetkan dipasang 10 ribu patok tanah di 14 kabupaten/kota. Sementara itu di hari yang sama, di ibu kota Bumi Tambun Bungai, yakni Kota Cantik-sebutan Palangka Raya, juga telah dilakukan pemasangan patok secara simbolis, untuk menandai dipasangnya 720 patok tanah.
Pemasangan patok tanah ini dilakukan secara simbolis oleh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko bersama dengan Kakanwil ATR/BPN Kalteng Elijas B Tjahajadi, dan Kepala BPN Kota Palangka Raya Budhy Sutrisno serta dihadiri Sekda Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu. Pemasangan patok ini dilakukan saat mengikuti Gema Patas secara virtual dari Jalan Veteran 10, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Palangka Raya.
Elijas B Tjahajadi menjelaskan, Provinsi Kalteng mendapatkan target pemasangan patok sebanyak 10 ribu patok yang dibagikan ke 14 kabupaten/kota. “Kesepakatan batas tanah antara tetangga sebelah bisa meminimalkan potensi konflik dan sengketa tanah. Nantinya kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam satu form, sehingga batas tetangga ini tidak menjadi suatu permasalahan lagi ke depannya,” ungkapnya saat mengikuti acara yang dilakukan secara hybrid dan dipusatkan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah itu.
Menyikapi hal ini, Yuas Elko menyatakan bahwa pemprov mengapresiasi dan berharap agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum yang jelas terkait tanah mereka.
Untuk di Kota Cantik, pemasangan patok dilakukan di tiga kelurahan yakni Menteng, Langkai dan Palangka. Sementara itu Sekda Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan, program ini bertujuan mencegah adanya sengketa lahan dan pencaplokan tanah. Selain itu, program pemasangan tapal batas tanah juga untuk mempermudah percepatan pengukuhan dalam hal pembuatan sertifikat yang diajukan masyarakat.
“Dengan adanya program ini diharapkan tidak ada persoalan yang muncul di masyarakat. Karenanya pentingnya tapal batas tanah diperhatikan,” pungkasnya. (hmskmf/*)
