Palangka Raya, kantamedia.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan capaian ambisius dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi nasional dipatok mencapai 8 persen pada tahun 2029, yang didorong oleh perluasan investasi strategis dan percepatan hilirisasi sumber daya alam.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, dalam forum Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapim Purnas) KNPI 2025 di Palangka Raya, Jumat (4/7/2025). “Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi ke angka 8 persen di tahun 2029. Indikator utamanya adalah peningkatan investasi,” ujarnya.
Target tersebut akan ditopang oleh pencapaian investasi sebesar Rp13.000 triliun dalam lima tahun mendatang. Ia membandingkan dengan realisasi investasi selama satu dekade sebelumnya yang hanya mencapai Rp9.900 triliun. “Sekarang kita percepat. Agar bisa tumbuh 8 persen, kita harus merealisasikan investasi di angka Rp13.000 triliun,” jelasnya.
Hingga Triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat berada di angka 5,05 persen, dengan realisasi investasi sebesar 24,4 persen dan penyerapan tenaga kerja mencapai 2,45 juta orang.
Pemerintah juga menyiapkan peta jalan hilirisasi investasi strategis untuk 28 komoditas di 8 sektor prioritas, yang diproyeksikan memiliki nilai investasi mencapai US$ 618 miliar. Kedelapan sektor tersebut mencakup: mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.
“Hilirisasi bukan semata isu ekonomi, melainkan strategi besar untuk membangun ketahanan industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor,” tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, transformasi ekonomi Indonesia diarahkan ke dua basis utama, yaitu: ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) primer yang menjadi keunggulan komparatif Indonesia, serta ekonomi berbasis nilai tambah melalui hilirisasi industri di sektor-sektor strategis.
Langkah ini dinilai krusial dalam membentuk fondasi ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berdaya saing tinggi, terutama di tengah dinamika global dan tantangan ketergantungan terhadap produk impor. Pemerintah juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam ekosistem industri dan investasi, terutama melalui pendidikan vokasi dan kewirausahaan daerah. (daw)
