Palangka Raya, kantamedia.com – Struktur ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah masih menghadapi tantangan signifikan berupa dominasi sektor informal dan rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja. Hal ini terungkap dalam rilis Berita Resmi Statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (5/5/2025).
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, mengungkapkan bahwa jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) tercatat sebanyak 2,14 juta orang atau naik 31,81 ribu dibanding Februari 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,49 juta orang termasuk dalam angkatan kerja, meningkat 65,85 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pun naik menjadi 69,90 persen.
“Peningkatan TPAK menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi penduduk usia kerja semakin membaik. Namun, jika dilihat dari struktur pekerjaan, masih ada persoalan fundamental,” jelas Agnes.
Salah satu sorotan adalah proporsi pekerja di sektor informal yang kini mencapai 51,89 persen atau 750,35 ribu orang. Angka ini naik 1,07 persen poin dibanding tahun sebelumnya, mengindikasikan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja masih berada di sektor yang rawan terhadap guncangan ekonomi dan minim jaminan sosial.
Dari sisi lapangan usaha, tiga sektor utama yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah:
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (38,04 persen),
- Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Kendaraan (14,57 persen),
- Pertambangan dan Penggalian (7,46 persen), yang justru mengalami penurunan proporsi tenaga kerja.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Tengah pada Februari 2025 menurun menjadi 3,47 persen, lebih rendah dibanding nasional yang sebesar 4,76 persen. “Ini menunjukkan daya serap pasar kerja mulai membaik, namun kualitas pekerja dan jenis pekerjaannya masih perlu perhatian,” tambah Agnes.
Masalah lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja. Sebanyak 36,25 persen tenaga kerja hanya lulusan SD atau lebih rendah, sementara lulusan diploma dan perguruan tinggi masih menjadi minoritas. Proporsi lulusan SMA justru mengalami penurunan menjadi 24,74 persen.
“Ketimpangan pendidikan ini menjadi penghambat mobilitas vertikal dalam pasar kerja. Untuk mendorong produktivitas dan daya saing tenaga kerja daerah, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional menjadi kebutuhan mendesak,” tegas Agnes.
Kalimantan Tengah menempati peringkat kedua tertinggi TPAK di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Selatan, namun memiliki TPT terendah di antara provinsi lainnya di wilayah tersebut. (daw)
