PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menilai penurunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dari Rp9,8 triliun menjadi Rp8,3 triliun harus disikapi dengan strategi optimalisasi pendapatan daerah.
Menurutnya, struktur pendapatan memang mengalami koreksi signifikan akibat adanya perubahan aturan opsen pajak yang mengalihkan porsi lebih besar ke kabupaten/kota. Hal ini berdampak langsung pada turunnya penerimaan provinsi, terutama dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan pajak kendaraan bermotor.
“Penurunan ini terjadi karena adanya perubahan aturan terkait opsen pajak. Pembagiannya sekarang lebih besar ke kabupaten, sehingga berpengaruh besar terhadap pendapatan provinsi,” ungkap Ansyari, Sabtu (23/8/2025).
Meski menghadapi tantangan, DPRD Kalteng tetap mendorong agar pendapatan daerah bisa digenjot melalui sumber-sumber lain. Ansyari menilai ada potensi yang dapat digarap, di antaranya pajak alat berat dan pajak air permukaan. “Pemerintah provinsi pun sudah menyampaikan bahwa mereka akan berupaya maksimal. Kita di DPRD tentu mendukung dan akan berusaha bersama-sama agar pendapatan ini bisa dioptimalkan, karena itu juga merupakan salah satu misi Pak Gubernur,” jelasnya.
Selain isu penurunan pendapatan, DPRD juga memberi perhatian terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum maksimal dalam menyumbang pendapatan daerah. Beberapa fraksi dalam pemandangan umum bahkan menyoroti lemahnya kontribusi dividen BUMD.
“Ya, itu nanti akan kita perdalam lebih lanjut. Tidak semua fraksi memang menyoroti hal ini, tapi ada beberapa catatan. Misalnya, dividen BUMD dinilai kurang maksimal. Kita juga tahu salah satu BUMD kita, yakni Bank Kalteng, hingga kini masih belum mengumumkan terkait RUPS-nya. Jadi, kita tunggu dulu perkembangannya,” papar Ansyari.
Ansyari menegaskan DPRD akan terus mengawal langkah pemerintah provinsi dalam menyeimbangkan pendapatan dan belanja, terutama di tengah kondisi fiskal yang menurun. Evaluasi kinerja BUMD, pemetaan potensi pajak, dan penyesuaian strategi fiskal menjadi agenda penting dalam pembahasan lanjutan RAPBD Perubahan 2025.
“Harapannya, meski APBD turun, pelayanan publik tetap terjaga. DPRD bersama pemerintah akan mencari solusi agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya. (daw)
