Hasil pembahasan tersebut disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, S.E., dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Jumat (20/11/2026).
Dalam laporannya, Bryan menyampaikan bahwa pembahasan RAPBD 2027 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan prioritas pembangunan.
Pembahasan juga diarahkan untuk memastikan keselarasan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, termasuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat.
Selain itu, Banggar bersama TAPD memberikan perhatian terhadap kecukupan alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pembahasan diarahkan untuk memastikan keselarasan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan kapasitas fiskal yang tersedia, prioritas pembangunan, serta pemenuhan belanja wajib dan mengikat,” ujar Bryan saat menyampaikan laporan dalam rapat paripurna, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan hasil pembahasan, total belanja daerah dalam RAPBD Kalteng 2027 mencapai Rp5,767 triliun lebih. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendanai 217 program, 658 kegiatan, dan 2.415 subkegiatan.
Sementara itu, struktur pendanaan APBD Kalteng 2027 terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp5,420 triliun lebih, belanja daerah Rp5,767 triliun lebih, serta defisit sebesar Rp346,666 miliar lebih.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp350 miliar, yang bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Adapun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3,333 miliar lebih untuk pembayaran pokok utang.
Dengan demikian, pembiayaan neto tercatat sebesar Rp346,666 miliar lebih, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) diproyeksikan nihil.
Bryan juga menyampaikan bahwa tujuh fraksi pendukung DPRD Kalteng telah menyampaikan pendapat akhir dan menyatakan dapat menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota Banggar serta anggota DPRD Kalteng atas kerja sama dan komitmen dalam menyelesaikan pembahasan RAPBD 2027 sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Hasil pembahasan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(daw)






