Palangka Raya, Kantamedia.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 harus berorientasi kuat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan penguatan pelayanan dasar di seluruh wilayah, khususnya daerah pedalaman dan perbatasan.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Gerindra, Helmi, dalam Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Kalteng Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10). Ia menekankan bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas, belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas utama. Pemerataan layanan publik sangat penting agar kesenjangan antarwilayah tidak semakin melebar,” ujar Helmi.
Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap pelaku ekonomi rakyat seperti petani, nelayan, dan UMKM. Menurutnya, mereka adalah tulang punggung ekonomi daerah yang harus mendapat perhatian dalam kebijakan fiskal. “Pemerintah harus menjaga agar kebijakan fiskal benar-benar berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat kecil,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Helmi juga mengingatkan agar pelaksanaan APBD 2026 menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. “Setiap kegiatan pemerintah harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Gerindra menyatakan kesiapannya untuk mendukung pembahasan RAPBD 2026 dengan komitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di Kalimantan Tengah. (Daw).
