Palangka Raya, Kantamedia.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menilai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara realistis dan berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, Pipit Setyorini, dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10).
Dalam pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026, Fraksi PKB menyoroti proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun dan belanja daerah Rp7,3 triliun, dengan defisit sekitar Rp226 miliar. Pipit menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang tidak over-estimatif dan tetap memperhitungkan kondisi fiskal riil di daerah.
“Fraksi PKB meminta agar proyeksi PAD disusun secara realistis dan konservatif, untuk menghindari risiko defisit pembiayaan yang tinggi. Sektor-sektor potensial seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset harus dioptimalkan,” ujarnya.
Fraksi PKB juga mendorong agar alokasi belanja daerah difokuskan pada layanan publik, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, air bersih, sanitasi, dan pengentasan kemiskinan. Pos belanja tidak langsung dinilai perlu dievaluasi secara ketat agar efisiensi birokrasi meningkat dan rasio belanja langsung tetap proporsional.
Selain itu, PKB menekankan pentingnya sinkronisasi antara program provinsi dan pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. “Kita juga perlu memastikan keberlanjutan program agar tidak berhenti di tengah jalan akibat keterbatasan anggaran tahun berikutnya,” kata Pipit.
Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan APBD agar seluruh program benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami menekankan pentingnya keterbukaan data, pengawasan internal dan eksternal yang kuat, serta pelaporan realisasi anggaran secara transparan,” pungkasnya.
Fraksi PKB secara resmi menerima Nota Keuangan dan Raperda APBD Kalteng Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD. (Daw)
