Palangka Raya, Kantamedia.com — Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Ampera, menegaskan bahwa pembangunan jalan Hayaping–Patung tetap menjadi prioritas meski mengalami penyesuaian anggaran akibat tekanan fiskal daerah.
Dari rencana awal sebesar Rp50 miliar, anggaran sempat dipangkas menjadi Rp30 miliar. Hasil lelang tercatat Rp19,8 miliar, kemudian dilakukan adendum sebesar Rp5,9 miliar. Dalam perubahan APBD 2025, pemerintah mengembalikan dana sebesar Rp15,7 miliar, meski belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan.
“Ini bukan penambahan, tapi pengembalian. Awalnya hilang sekitar Rp20 miliar, tapi kondisi keuangan kita sedang turun Rp2 triliun. Pemerintah sudah berjanji, tahun depan akan digulirkan lagi,” jelas Ampera.
Ia menekankan bahwa jalan Hayaping–Patung merupakan akses vital bagi sejumlah desa, terutama dari arah Tamiang. Saat ini, masyarakat terpaksa menggunakan jalur jalan negara yang kondisinya dinilai kurang layak.
“Jalan Hayaping itu statusnya jalan kabupaten. Orang sulit lewat sana, padahal banyak desa yang terhubung,” ujarnya, Jumat (12/9/2025).
Ampera juga mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang rusak kerap memicu kecelakaan. Statusnya sebagai jalan provinsi menuntut penanganan serius dari pemerintah daerah.
“Sudah sering ada kendala di sana. Jalur Hayaping–Patung bisa jadi alternatif agar akses masyarakat lebih aman dan lancar,” tambahnya.
Dengan keterbatasan anggaran, DPRD menilai pengembalian dana merupakan langkah kompromi. Namun, Ampera menegaskan pentingnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan secara bertahap.
“Yang terpenting, pembangunan ini jangan berhenti. Meski bertahap, jalan itu harus dituntaskan karena menyangkut hajat hidup banyak orang,” pungkasnya. (daw).
