Palangka Raya, Kantamedia.com — Integrasi lintas pemerintah daerah dinilai menjadi kunci utama dalam menggenjot penerimaan pajak di Kalimantan Tengah. Anggota DPRD Kalteng, Endang Susilawatie, mendesak pemerintah daerah yakni pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota agar mempererat koordinasi guna memperkuat kapasitas fiskal daerah demi menopang keberlanjutan pembangunan.
Endang menyoroti agenda Gebyar Reward Betang Patuh 2026 yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng. Menurutnya, program pemberian apresiasi tersebut perlu dibarengi dengan penyebaran informasi yang masif hingga ke kawasan terpencil agar ruang kesadaran masyarakat terbangun secara menyeluruh. “Yang pertama, kami menyambut baik kegiatan ini, terutama dari Komisi I karena Komisi I merupakan mitra kerja Bapenda,” kata Endang, Jumat (31/7/2026).
Politikus ini menilai stimulus berupa penghargaan kepada para pembayar pajak patuh sangat efektif memicu kedisiplinan warga, khususnya dalam melunasi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kendati demikian, efektivitas program akan makin optimal jika mekanisme dan syarat kepesertaan dipahami oleh masyarakat perdesaan.
Sinergi antarpemerintah daerah menjadi sarana vital agar edukasi perpajakan tidak berpusat di kawasan perkotaan saja. Kesempatan yang sama harus dibuka bagi seluruh warga di pelosok bumi Tambun Bungai.
“Kerja sama dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota sangat penting, mengingat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan fiskal daerah. Dengan begitu, pembangunan di Provinsi Kalteng dapat terus berjalan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” jelasnya.
Langkah kolaboratif ini diharapkan bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Ruang fiskal yang makin longgar nantinya memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mendanai berbagai sarana publik, membiayai program strategis, serta mengoptimalkan mutu pelayanan bagi seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. (pri)
