Palangka Raya, Kantamedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Provinsi, Senin (5/5/2025).
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, menyatakan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2024 secara umum dinilai cukup baik. Namun demikian, pihak legislatif menyoroti sejumlah isu krusial yang memerlukan perbaikan terukur.
“DPRD menilai perlu adanya penataan ulang terhadap arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan serta optimalisasi potensi lokal yang selama ini belum tergarap maksimal,” ujar Riska.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya modernisasi sektor pertanian melalui digitalisasi data, penguatan infrastruktur irigasi, dan peningkatan akses pasar bagi petani lokal. DPRD juga menekankan perlunya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai strategi utama dalam pengentasan kemiskinan.
Terkait fiskal daerah, Riska Agustin menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong inovasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), digitalisasi layanan publik, serta eksplorasi sumber-sumber pendapatan baru. Evaluasi juga diarahkan pada realisasi anggaran tahun 2024 yang hanya mencapai 88,49 persen, khususnya untuk program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga mengumumkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Kalteng guna membahas kesenjangan pendidikan di wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terpencil). Fokus RDP tersebut mencakup penyediaan tenaga pendidik berkualitas, infrastruktur sekolah, akses bahan ajar, serta teknologi pembelajaran.
“Melalui RDP ini, kami berharap dapat merumuskan peta jalan pendidikan daerah yang lebih responsif untuk lima tahun ke depan,” tambah Riska Agustin.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyatakan bahwa pihak eksekutif siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami menerima sepenuhnya rekomendasi ini sebagai masukan berharga untuk menyempurnakan perencanaan, penganggaran, dan kebijakan strategis ke depan. Pemprov juga akan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah untuk percepatan eksekusi program prioritas,” tegas Edy.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menjamin pencapaian target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional kepada masyarakat Kalimantan Tengah. (daw)
