Palangka Raya, kantamedia.com – Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto menyoroti persoalan mendasar yang dihadapi desa-desa blank spot, terutama di wilayah seperti Batangkawa, Kabupaten Lamandau. Menurutnya, daerah-daerah ini menghadapi tantangan berlapis: mulai dari akses sinyal, pengiriman laporan online, hingga keberlanjutan pasokan listrik.
“Di sana, beli HP itu sama artinya beli harapan. Tapi sinyalnya nyaris tak ada. Kadang harus naik bukit dulu cuma buat kirim data,” jelas Sugiyarto.
Salah satu persoalan krusial adalah kewajiban desa mengirim laporan secara daring. Tanpa sinyal, perangkat desa kesulitan menjalankan tugas administratif. Di tingkat kecamatan pun, hanya beberapa titik saja yang bisa mengakses jaringan. Rencana pembangunan tower oleh pemkab terbentur regulasi karena pembangunan infrastruktur jaringan dianggap di luar kewenangan daerah.
“Ini problem struktural. Padahal urgensinya jelas. Akhirnya kita tetap bergantung ke pusat, sambil berharap Starlink bisa menjangkau lebih luas,” ungkapnya.
Mengenai kelistrikan, sebagian besar desa sudah masuk jaringan PLN. Namun, beberapa wilayah terpencil masih belum dijangkau karena pertimbangan efisiensi investasi. Solusi berbasis energi terbarukan seperti sistem tenaga surya komunal sempat dijalankan, namun terhenti akibat lemahnya sistem pemeliharaan—terutama pada komponen aki yang cepat rusak dan mahal perawatan.
“Panel surya-nya masih bagus, tapi aki itu kuncinya. Sekarang ada teknologi yang katanya tahan sampai 3,5 tahun. Tapi tetap saja, biaya penggantian aki itu berat bagi desa,” papar Sugiyarto.
Ia menilai bahwa ketimpangan infrastruktur dasar seperti ini harus ditanggapi serius oleh pemerintah pusat dan provinsi. Apalagi di era digital dan pascapandemi, akses terhadap informasi dan energi sudah menjadi kebutuhan primer untuk memastikan layanan publik dan hak-hak dasar warga tidak tertinggal. (daw)
