DPRD Dorong Sinergi Lintas Sektor Atasi Pengangguran di Palangka Raya

Palangka Raya, Kantamedia.com — Persoalan pengangguran di Kota Palangka Raya masih menjadi perhatian serius bagi kalangan legislatif. Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja.

Dalam rapat kerja bersama sejumlah instansi teknis beberapa waktu lalu, Rana menyampaikan bahwa penanganan pengangguran tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga penyelenggara pelatihan kerja untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang efektif.

“Masalah pengangguran itu kompleks. Tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi. Harus ada sinergi konkret agar bisa menciptakan tenaga kerja yang siap pakai,” ujar Rana, Kamis (12/6/2025).

Rana juga mengapresiasi program pelatihan vokasi yang digulirkan Dinas Tenaga Kerja, namun ia menekankan pentingnya peningkatan mutu serta perluasan jangkauan program hingga ke wilayah kelurahan. Ia menilai, masih banyak masyarakat usia produktif yang belum mendapat informasi terkait pelatihan kerja yang tersedia.

“Jangan sampai pelatihan hanya menyentuh warga di pusat kota. Masyarakat di kawasan padat dan terpencil juga berhak mendapat akses yang sama,” tegasnya.

Selain memperkuat pelatihan kerja, politisi Partai NasDem itu turut mendorong pengembangan sektor UMKM dan koperasi sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja. Pemerintah, lanjutnya, perlu memberikan dukungan berupa pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan kemudahan akses permodalan, khususnya bagi generasi muda yang ingin berwirausaha.

“Jika pasar kerja formal terbatas, maka anak-anak muda perlu dibekali untuk menciptakan usaha sendiri. Tapi tentu dengan pendampingan sejak awal,” tambah Rana.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya pembaruan dan integrasi data ketenagakerjaan agar program yang diluncurkan pemerintah tepat sasaran. Rana menyarankan agar lembaga pendidikan dan pelatihan dilibatkan dalam penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. (Mhu).

Bagikan berita ini
Bsi