Hut Ri

Kenaikan Insentif RT Harus Diimbangi dengan Optimalisasi Kinerja

Palangka Raya, kantamedia.com – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menilai kebijakan naiknya insentif ketua RT/RW dari Rp350 ribu menjadi Rp500 ribu, harus dibarengi dengan pengoptimalan kinerja dan peran semua Ketua RT dalam membantu warganya. Terlebih kenaikan insentif tersebut merupakan salah satu program unggulan yang dijanjikan dalam masa kampanye oleh Wali dan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Fairid-Zaini.

Adanya kenaikan insentif ini diharapkan mampu menjadi pemicu semangat dan motivasi kerja para RT dan RW dalam menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan.

“Peningkatan insentif bagi RT dan RW ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah kota terhadap aparat di tingkat bawah, tentunya kita harapkan juga dibarengi dengan optimalisasi kinerja mereka dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata Subandi, Jumat (6/6/2025).

Selain itu insentif para Ketua RT/RW, lanjut Subandi, pemerintah kota juga berencana akan menaikkan insentif damang dan mantir adat hingga setara pejabat Eselon III.

“Saat ini kebijakan itu masih dalam proses tindak lanjut. Karena untuk realisasinya memang masih terkendala regulasi yang berlaku saat ini,” ungkap Subandi.

Menurut Subandi, peran damang dan mantir adat dalam menjaga tatanan sosial serta kearifan lokal masyarakat Dayak di Kota Palangka Raya juga sangat vital. Sehingga pihaknya di DPRD Kota Palangka Raya berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

“Kami di DPRD akan terus mendorong agar program-program prorakyat seperti ini tetap berjalan. Ini penting agar pelayanan publik semakin baik dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” kata Subandi.

Dia juga menegaskan, DPRD Kota Palangka Raya akan mendukung sekaligus terus mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak sekadar berhenti pada janji-janji politik, sembari menekankan agar realisasi program pemerintah kota tersebut harus dilanjutkan dengan eksekusi yang disiplin dan tepat sasaran oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

“Harapan kami, OPD sebagai eksekutor harus benar-benar melaksanakan dengan baik. Jangan hanya jadi keinginan pak wali di atas kertas, tapi harus nyata di lapangan,” pungkasnya. (jnp)

Bagikan berita ini