Kantamedia.com – Pegawai Negeri Sipil (PNS) sepertinya tidak akan mengalami kenaikan gaji di 2026. Presiden Prabowo Subianto tidak menyampaikan perihal nasib gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, saat mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat (15/8/2025) lalu.
Pada pidato tersebut, Prabowo menuturkan beberapa agenda prioritas pada 2026. Di antaranya bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan hingga perekonomian kerakyatan.
Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sri Mulyani, pemerintah belum melihat ada kapasitas ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS pada 2026.
“Gaji (PNS) kita melihat belum ada fiscal space tahun 2026 mayoritas program prioritas nasional,” tegas Sri Mulyani pada Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan 2026, akhir pekan lalu, dikutip Senin (18/8/2025).
Pemerintah telah merilis Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 beserta Nota Keuangannya pada 15 agustus 2026.
Dalam dokumen tersebut dipaparkan, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto optimistis menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun pada 2026. Angka ini lebih tinggi 4,74% dibanding target awal dalam APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun atau meningkat 9,8% dibanding outlook 2025 yang ditetapkan pertengahan tahun ini –sebagai pengganti APBN 2025– sebesar Rp2.865,5 triliun.
Angka ini berasal dari pendapatan perpajakan Rp2.692 triliun, yang naik 8,07% dibanding APBN 2025 Rp2.490,9 triliun atau melonjak 12,8% dibanding outlook 2025 sebesar Rp2.387,3 triliun.
“Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp455 triliun,” demikian tercantum dalam RAPBN 2025 dan Nota Keuangan. Angka tersebut merosot 11,4% dibanding target dalam APBN 2025 yang mencapai Rp513,6 triliun atau merosot 4,7% dibanding outlook 2025 yang sebesar Rp477,2 triliun.
Dari sisi pengeluaran, pemerintah menargetkan belanja negara berada di kisaran Rp3.786,5 triliun pada 2026. Angka ini bertambah 4,5% dibanding APBN 2025 yang senilai Rp3.621,3 triliun atau naik 7,3% dibanding outlook 2025 yang sebesar Rp3.527,5 triliun.
Target belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp3.136,5 triliun, naik 16,1% dibanding APBN 2025 sebesar Rp2.701,4 triliun atau melonjak 17,8% dari outlook 2025 senilai Rp2.663,4 triliun.
Hal yang menarik, target transfer ke daerah hanya Rp650 triliun, merosot hingga 29,3% dibanding target APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun atau menurun 24,8% dibanding outlook 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Khusus belanja pemerintah pusat, pengeluaran terdiri dari: belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.498,3 triliun, menyusut dibanding sebelumnya, Rp1.160,1 triliun atau Rp1.275,6 triliun. Kemudian, belanja non-K/L senilai Rp1.638,2 triliun, meningkat dari sebelumnya, Rp1.541,4 triliun atau Rp1.387,8 triliun.
Dengan postur pemasukan dan pengeluaran, maka pemerintah mematok defisit anggaran mencapai Rp638,8 triliun (2,48% terhadap produk domestik bruto atau PDB), dibanding sebelumnya Rp616,2 triliun (2,53% PDB) atau Rp662 triliun (2,78% PDB). (*)
