Palangka Raya, kantamedia.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, H. Yandri Susanto, menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi puncak bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada periode 2028 hingga 2030. Hal ini disampaikannya dalam agenda Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) DPP KNPI di Palangka Raya, Jumat (4/7/2025).
“Indonesia akan mengalami masa puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif mencapai 70%, jauh lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif. Ini hanya terjadi sekali dalam sejarah bangsa, dan akan jadi penentu arah masa depan kita,” ujar Yandri. Untuk itu, menurutnya, SDM unggul dan berdaya saing menjadi syarat utama agar bonus demografi tidak berubah menjadi bencana.
Yandri juga menyoroti dinamika urbanisasi yang terus meningkat. “Tahun 2020 sekitar 56,7% penduduk tinggal di perkotaan. Angka ini naik dari 49,8% pada 2010 dan diprediksi mencapai 66,6% pada 2035,” ungkapnya. Kondisi ini, menurutnya, memperkuat mandat pembangunan desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 melalui Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah.
Ia memaparkan, Indonesia saat ini memiliki 75.265 desa dan 36 daerah tertinggal. Dalam konsep RPJPN 2025–2045, desa dan perdesaan akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. “Kondisi saat ini mencatat 17.203 desa telah masuk kategori Desa Mandiri, 47.595 desa sebagai Desa Berkembang, dan 10.463 desa masih tergolong tertinggal,” jelasnya.
Untuk menyikapi tantangan ini, Kementerian Desa menggulirkan 12 Rencana Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, yang mengacu pada pendekatan asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa.
“Pemuda adalah kunci sukses mengelola bonus demografi. Karena itu, kami dorong program Pemuda Pelopor Desa sebagai wadah pemberdayaan generasi muda desa menjadi agen perubahan,” tegas Yandri.
Program tersebut dirancang untuk mendorong kontribusi nyata pemuda dalam pembangunan desa sekaligus mengatasi ancaman middle income trap. Selain penguatan SDM, strategi pembangunan desa juga didorong melalui ekonomi kolektif berbasis koperasi. Pemerintah menginisiasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) untuk mendukung kemandirian dan swasembada pangan berkelanjutan.
“Targetnya adalah membentuk 80.000 koperasi di 75.265 desa dan 8.506 kelurahan di seluruh Indonesia,” kata Yandri. Hingga 3 Juli 2025 pukul 11.40 WIB, data menunjukkan bahwa sudah 83.338 desa/kelurahan (99,4%) disosialisasikan, 80.332 (95,9%) menggelar musyawarah khusus, dan 75.220 koperasi (89,8%) telah resmi berdiri.
Dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif, Yandri optimistis bahwa transformasi desa akan menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045, dengan pemuda sebagai lokomotif perubahan. (daw)
