Makassar, kantamedia.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku turut keheranan terhadap tren masyarakat yang lebih memilih menghubungi petugas pemadam kebakaran (Damkar) daripada aparat kepolisian, saat menghadapi berbagai permasalahan di lingkungan mereka. Hal itu disampaikan Yusril saat memberikan kuliah umum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Senin (24/11/2025).
Menko Yusril menyoroti fakta bahwa masyarakat kini cenderung menghubungi damkar untuk berbagai kejadian, mulai dari penanganan binatang berbisa dan buas seperti ular dan buaya hingga masalah yang tampaknya sepele. Ia menyebutkan bahwa bahkan dalam kasus tertentu, masyarakat tidak ragu meminta bantuan Damkar untuk menangani hewan-hewan yang masuk ke rumah mereka. “Kalau ada ular, ada buaya, yang dipanggil Damkar, bukan polisi,” ujarnya.
Lebih jauh, Yusril menambahkan bahwa ia sendiri merasa heran dengan fenomena tersebut. Ia memberi contoh situasi di mana orang memanggil Damkar untuk menangkap hewan-hewan berbahaya karena petugas Damkar dianggap lebih mampu menangani hal tersebut dibandingkan polisi. “Polisi dipanggil, polisi tidak bisa, Damkar bisa menangkap buaya,” kata dia sambil tersenyum.
Menurutnya, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dalam persepsi masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan pelayanan publik. Salah satu alasan utama yang diduga mendasari fenomena ini adalah rasa aman dan percaya diri masyarakat terhadap petugas Damkar. Mereka (masyrakat) merasa lebih nyaman memanggil Damkar karena dianggap lebih ramah dan tidak menimbulkan rasa takut seperti yang mungkin dirasakan saat berhadapan langsung dengan polisi.
Yusril menyampaikan kekhawatirannya bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Ia mengingatkan perlunya reformasi dalam pola pelayanan dan citra polisi agar masyarakat tidak lagi merasa takut atau takut kehilangan haknya saat berinteraksi dengan aparat penegak hukum. “Bagaimana polisi tidak menimbulkan rasa takut melainkan menimbulkan rasa mengayomi dan melindungi,” ujarnya.
Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya memperbaiki citra polisi agar mampu menjadi institusi yang benar-benar menjadi pelindung sekaligus pengayom masyarakat. Ia juga mengapresiasi kritik-kritik konstruktif yang selama ini diarahkan kepada kepolisian sebagai bagian dari proses reformasi kelembagaan tersebut.
Menko Yusril menutup komentarnya dengan harapan agar di masa depan pelayanan publik dapat semakin baik dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat secara adil dan humanis. Ia percaya bahwa perubahan positif akan terwujud apabila semua pihak bekerja sama memperbaiki sistem pengayoman dan penegakan hukum di Indonesia.
Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial yang perlu mendapat perhatian bersama. Sebagai seorang tokoh yang memiliki pengalaman panjang di bidang hukum dan politik, Yusril menyadari bahwa percepatan reformasi institusi penegak hukum sangat penting demi membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan suasana aman dan nyaman bagi seluruh warga negara Indonesia. (*/pri)
