Palangka Raya, Kantamedia.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Palangkaraya menolak keras wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. GMNI menilai Soeharto dan rezim Orde Baru yang dipimpinnya selama 32 tahun merupakan antitesis dari cita-cita Proklamasi serta ajaran Trisakti Bung Karno.
Ketua Cabang GMNI Palangkaraya, *Dida Pramida*, menegaskan bahwa upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional merupakan ironi sejarah sekaligus bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan perjuangan rakyat.
> “Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sama saja dengan meludahi wajah sejarah bangsa ini. Kita tidak boleh amnesia. Rezim Orde Baru adalah rezim yang dibangun di atas darah dan air mata rakyat,” tegas Dida dalam pernyataan sikapnya, Senin (10/11/2025).
*Kritik Ideologis dari Perspektif Marhaenisme*
GMNI Palangkaraya menguraikan sejumlah alasan ideologis yang mendasari penolakannya, berdasarkan ajaran Marhaenisme yang diwariskan Bung Karno.
1. Pelanggaran Prinsip Berdikari (Ekonomi)**
GMNI menilai Soeharto telah menghancurkan semangat kemandirian ekonomi bangsa.
> Melalui UU Penanaman Modal Asing (PMA) 1967, Soeharto membuka keran bagi modal asing untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Indonesia dibuat bergantung pada utang luar negeri melalui IGGI/CGI, menggadaikan kedaulatan ekonomi bangsa,” jelas Dida.
2. Pelanggaran Prinsip Berdaulat (Politik)**
Menurut GMNI, pemerintahan Orde Baru bersifat otoriter dan represif, mengebiri demokrasi dan menumpulkan partisipasi rakyat.
> “Soeharto membungkam demokrasi, memberangus kebebasan sipil, dan melakukan *De-Soekarnoisasi* untuk memutus hubungan rakyat dengan ajaran Bung Karno,” tambahnya.
3. Praktik KKN dan Penindasan Kaum Marhaen**
GMNI menyoroti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela di masa Orde Baru, yang hanya menguntungkan segelintir elite.
> “Tanah rakyat dirampas atas nama pembangunan, buruh ditindas dengan upah murah, dan petani kehilangan kedaulatannya. Kekayaan negara hanya dinikmati oleh keluarganya dan kroni-kroninya,” ujar Dida.
4. Pelanggaran HAM Berat**
GMNI juga mengingatkan rekam jejak pelanggaran HAM di masa Soeharto, seperti Tragedi 1965–1966, Peristiwa Tanjung Priok, DOM Aceh dan Papua, hingga penculikan aktivis menjelang kejatuhannya.
> “Seorang pahlawan berjuang untuk kemanusiaan, bukan menindasnya. Menjadikan pelanggar HAM berat sebagai pahlawan adalah logika yang sesat dan berbahaya bagi pendidikan karakter bangsa,” tegas Dida.
*Seruan untuk Pelurusan Sejarah*
Melalui pernyataan sikap ini, GMNI Palangkaraya menyerukan agar pemerintah lebih fokus pada pelurusan sejarah dan penegakan keadilan atas pelanggaran yang terjadi di era Orde Baru, bukan justru memberikan panggung kehormatan kepada sosok yang dianggap telah mengkhianati amanat penderitaan rakyat.
> “Bagi GMNI, Soeharto bukanlah pahlawan. Ia adalah bagian gelap dari sejarah Indonesia yang harus kita jadikan pelajaran agar otoritarianisme dan penindasan tidak kembali terulang,” pungkas Dida Pramida. (RIK/*)
