Kantamedia.com – Presiden Prabowo Subianto memerintah seluruh jajaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk menyediakan alternatif teknologi modern bagi masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan.
“Presiden berkomitmen menyediakan akses terhadap teknologi modern yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/8/2025).
Menko Budi menjelaskan, instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo mengingat masyarakat membutuhkan lahan untuk kegiatan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Biasanya, masyarakat di daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan untuk digarapnya. Membakar hutan dan lahan dianggap cara mudah dan murah.
“Instruksi presiden ditindaklanjuti lewat banak program. Meliputi penyediaan alat berat, teknologi pembukaan lahan yang ramah lingkungan dan bantuan teknis dari kementerian terkait,” kata Menko Budi.
Ia mengatakan, program bantuan teknologi itu akan diluncurkan secara bertahap di wilayah-wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. “Pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha tentang metode pembukaan lahan yang berkelanjutan,” katanya.
Pada Jumat (1/8/2025), Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas (ratas) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Dalam ratas itu, Prabowo memberikan arahan untuk mengantisipasi karhutla yang kerap terjadi di setiap musim kemarau.
Rapat dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah yang hadir secara langsung.
Sejumlah menteri yang ikut rapat melalui sambungan video telekonferensi, yaitu Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Kemudian Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan. (*)
