Kantamedia – Presiden RI Prabowo Subianto berjanji akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Lembaga ini akan diisi oleh pimpinan-pimpinan buruh dari seluruh Indonesia serta mengkaji keadaan buruh dan memberi nasihat ke Istana.
“Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh, dan memberi nasihat ke Presiden, mana undang-undang yang tidak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar, mereka akan memberi masukan kepada saya, nanti akan diperbaiki,” kata Prabowo dalam pidato sambutan di acara peringatan Hari Buruh Sedunia yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Di sisi lain, Prabowo juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini perlu dibentuk untuk melindungi buruh dari kesewenang-wenangan pengusaha agar tidak seenaknya melakukan PHK.
“Kita akan segera membentuk satuan tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja kita di PHK seenaknya,” ujarnya.
Prabowo menyatakan negara tidak akan segan melakukan intervensi kepada pengusaha yang abaikan terhadap hak buruh. “Bila perlu, bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” ucapnya.
Prabowo menyebut saat ini ia merasa menjadi seorang pimpinan buruh, petani, nelayan, hingga orang-orang susah. Pasalnya, dia merasa terus mendapat dukungan dari elemen masyarakat tersebut dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dalam beberapa periode.
“Saudara tidak pernah tinggalkan saya, empat kali saya kalah, yang kelima kita menang. Saya ingin sampaikan di sini, saya merasa menjadi presidennya buruh, presidennya petani, presidennya nelayan, presidennya orang yang susah,” tuturnya.
Selain itu, Prabowo memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mulai dibahas di DPR RI pada pekan depan. Dia menargetkan pembahasan RUU tersebut selesai dalam kurun tiga bulan.
“Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco melaporkan ke saya minggu depan RUU ini akan mulai segera dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan, UU akan kita bereskan,” jelas Prabowo.
Kemudian, dia akan mengupayakan percepatan pembahasan UU pekerja di laut. Hal ini untuk memastikan hak-hak pekerja di industri perikanan dan kapal.
“UU pekerja di laut kapal-kapal kita juga segera akan meminta UU. Jadi kami Satgas PHK buruh nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting,” tutur Prabowo.
Prabowo Janji Hapus Outsourcing
Di hadapan ribuan buruh, Prabowo juga berjanji akan menghapus sistem outsourcing.
Prabowo mengatakan dirinya akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk membuat kajian untuk menghapus sistem outsourcing. Dewan tersebut akan diisi oleh semua pimpinan serikat buruh di Indonesia.
