Kantamedia.com, Palangka Raya – Aksi protes dilakukan oleh Forum Ormas Kebangsaan Kalimantan Tengah (Kalteng) di halaman Polda Kalteng, Selasa, (01/08/2023). Aksi itu dilakukan buntut dari pernyataan dari seorang aktivis berinisial RG terkait menghasut publik dengan cara menghina presiden Jokowi.
Ketua Umum DPP Forum Pemuda Dayak (Fordayak) Kalteng Bambang Irawan mengatakan, ada beberapa tuntutan yang di layangkan oleh Forum Ormas Kebangsaan Kalimantan Tengah, yakni mengutuk keras pernyataan RG menggunakan kata-kata di luar kepantasan untuk menyerang martabat dan kehormatan dari seorang Presiden Jokowi.
“Sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan sebagai seorang warga negara, atas hal ini kami menilai pernyataan yang menyebutkan Presiden itu sebagai baj**an yang tolol adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar dan kemandulan akal sehat,” ucapnya.
Selain itu RG juga secara sadar sedang berusaha menghasut pubilk dengan kata-kata yang sangat menghina, tendensius dan nirbudi pekerti. Forum Ormas Kebangsaan Kalimantan Tengah, menghormati setiap perbedaan pendapat dalam negara demokrasi dan hal tersebut juga menjadi kultur kepemimpinan Pak Jokowi.
“Apa yang dilakukan saudara RG sudah masuk delik penghinaan terhadap Presiden, dan tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik, dan bahkan sudah masuk pada ujaran kebencian, maka dengan ini Forum Ormas Kebangsaan Kalimantan Tengah, memprotes keras dan meminta RG untuk meminta maaf,” tegasnya.
Bambang menambahkan, jangan memanfaatkan kebaikan Presiden Jokowi yang membangun kultur demokrasi, dengan respek terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi, lalu dipakai mencela Presiden dengan cara-cara yang tidak berkeadaban.
“Forum Ormas Kebangsaan Kalimantan Tengah, akan menyiapkan gugatan terhadap RG atas berbagai pernyataannya yang diluar kesepakatan dan tidak mencerminkan intelektualitasya, dengan pernyataannya yang sembarangan yang merendahkan harkat dan martabat presiden, pungkasnya.
Forum Ormas Kebangsaan Kalimantan Tengah, menilai pernyataan RG di hadapan kelompok buruh, khususnya mengenai berbagai keputusan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) Presiden Joko Widodo, sebagai hal tak benar, dan cenderung hanya berupaya memprovokasi untuk adu domba. (Mhu*)
