Palangka Raya, Kantamedia.com – Sejumlah massa yang tergabung dalam Garda MBG (Gerakan Pemuda Menggugat Prabowo–Gibran) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (30/10/2025).
Aksi tersebut diwarnai dengan penyampaian tujuh tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto, yang dibacakan langsung oleh juru bicara aksi, Satria Bintang. Ia menyebutkan bahwa dokumen tuntutan lengkap berjumlah 83 halaman, namun naskah yang diserahkan kepada DPRD hanya diringkas menjadi empat lembar.
“Percaya, kawan-kawan juga yakin dan percaya bahwa tidak akan Bapak baca sampai habis. Makanya kami singkat menjadi empat lembar,” ujar Satria di hadapan peserta aksi.
Adapun tujuh tuntutan Garda MBG meliputi:
- Reformasi Polri secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat sipil dan pakar hukum.
- Penataan ulang Badan Gizi Nasional (BGN) dengan komposisi kepemimpinan yang melibatkan minimal 50 persen ahli gizi dan tenaga kesehatan.
- Pencopotan purnawirawan TNI/Polri dari struktur BGN dan SPPG jika tidak memiliki kompetensi.
- Pencopotan Menteri Agama Nasaruddin Umar karena dinilai tidak netral dan tidak profesional.
- Pencopotan Menteri Kebudayaan Fadli Zon serta revisi buku sejarah Indonesia versi baru.
- Jaminan kebebasan pers dan penghentian intimidasi terhadap jurnalis.
- Penolakan terhadap usulan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Satria menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap arah kebijakan pemerintahan baru yang dinilai mulai menyimpang dari janji awal Presiden Prabowo. “Kami tidak datang untuk gaduh, kami datang untuk menyampaikan suara rakyat muda yang peduli pada keadilan dan profesionalitas pemerintahan,” tegasnya.
Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian. Hingga sore hari, situasi tetap kondusif meski sempat terjadi perdebatan antara perwakilan massa dan petugas keamanan terkait permintaan agar tuntutan diterima langsung oleh pimpinan dewan. (Daw)
