Palangka Raya, kantamedia.com – Masyarakat Kalimantan Tengah diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul beredarnya akun WhatsApp yang mencatut nama dr. Suyuti Syamsul, Plt. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
Akun dengan nomor +62 815-2222-185 diketahui mencatut identitas Suyuti dan diduga digunakan untuk menyampaikan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Klarifikasi resmi menyebutkan bahwa akun tersebut bukan milik yang bersangkutan dan memiliki potensi merugikan masyarakat jika dipercaya secara sepihak.
Dalam keterangannya pada Jumat, 4 Juli 2025, Suyuti menegaskan tidak pernah menggunakan nomor tersebut untuk menyampaikan pesan apa pun. “Saya tegaskan bahwa nomor itu bukan milik saya. Saya tidak pernah menyampaikan informasi lewat akun tersebut. Mohon masyarakat tidak menanggapi pesan dari nomor itu,” ujarnya.
Penelusuran oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah memastikan bahwa akun tersebut palsu dan tidak terkait dengan aktivitas resmi Suyuti maupun instansi tempatnya bertugas. Informasi palsu semacam ini dinilai dapat menyesatkan dan membuka peluang terjadinya penipuan digital yang menyasar masyarakat umum.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Suyuti mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan merespons pesan dari nomor tidak dikenal, terlebih jika mengatasnamakan pejabat pemerintah atau institusi publik. “Cek dan konfirmasi terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti pesan. Jika perlu, laporkan ke pihak berwenang apabila menerima pesan mencurigakan,” tambahnya.
Diskominfosantik turut mengingatkan bahwa masyarakat sebaiknya tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Langkah verifikasi silang dan pelaporan menjadi kunci penting dalam mencegah penyebaran hoaks dan penipuan digital yang semakin marak seiring meningkatnya ketergantungan pada kanal komunikasi daring.
Upaya bersama antara pemerintah dan publik sangat dibutuhkan untuk menjaga ruang digital yang sehat, aman, dan bebas dari manipulasi informasi, terutama menjelang periode-periode penting dalam tahapan pembangunan dan pemerintahan daerah. (daw)
