Palangka Raya, kantamedia.com – Serikat Mahasiswa Muslimin Kalimantan Tengah (SEMMI Kalteng) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (3/7/2025), untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut. Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum PW SEMMI Kalteng, Afan Safrian.
Dalam keterangannya, Afan Safrian menyampaikan bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari forum diskusi tertutup yang sebelumnya digelar pada 30 Juni 2025 di Hotel Best Western, Palangka Raya. Forum tersebut ditujukan untuk berdialog langsung dengan Gubernur Kalimantan Tengah terkait sejumlah persoalan di lapangan. Namun, Gubernur tidak hadir dan hanya mengutus Plt. Kepala Biro Kesra sebagai perwakilan.
“Forum belum lama dimulai, tapi perwakilan gubernur langsung walk out karena tidak bisa menjawab berbagai pertanyaan kritis dari peserta terkait persoalan di Kalteng,” ungkap Aman. Ia menambahkan, saat meninggalkan forum, perwakilan tersebut sempat menyampaikan bahwa pihak pemerintah tidak akan membuka data yang diminta mahasiswa, bahkan mempersilakan mereka untuk melakukan demonstrasi sekalipun.
Atas dasar itu, SEMMI Kalteng memilih turun ke jalan untuk menuntut dialog terbuka dengan Gubernur. “Harapan kami sederhana, gubernur mau duduk bersama kami, mendengar langsung permasalahan di lapangan, dan bersama mencari solusi,” tegas Afan.
Ia juga menyampaikan bahwa jika tuntutan ini tidak direspons, SEMMI Kalteng akan terus melakukan aksi di depan kantor gubernur hingga mendapatkan kejelasan.
Menariknya, SEMMI Kalteng juga berencana untuk kembali menyuarakan aspirasi mereka dalam kegiatan pembukaan acara nasional KNPI yang kabarnya akan dihadiri oleh Gubernur Kalteng pada malam hari ini. “Kalau memang benar beliau hadir malam ini di acara KNPI, kami akan mendatangi lokasi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung,” tambah Afan.
Aksi damai ini menjadi sorotan publik, karena menunjukkan semangat mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi rakyat serta menuntut transparansi dan keterbukaan dari pemerintah daerah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (rik)
