Selanjutnya, Anies menegaskan kalaupun ada program yang ia ubah, maka perubahan itu mengarah pada perubahan yang lebih baik. Ia mencontohkan, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang pertama kali digagas oleh Jokowi-Ahok ia ubah menjadi KJP Plus.
“Jadi memang perubahan, tapi plus, lebih luas jangkauannya, lebih fleksibel pemanfaatannya,” ucap Anies.
Merespons itu, Rhenald pun bertanya ke Anies, apakah maksudnya ia akan memperlakukan IKN selayaknya KJP Plus. Anies menjawab ia akan melihat dulu apa kelebihan dari proyek itu.
“Kita harus lihat besok ya pak ya, apa plusnya,” kata dia.
Meski demikian, Anies berpendapat apabila publik menilai suatu proyek dapat memberikan manfaat yang besar ke mereka, maka publik pula lah yang akan menolak jika proyek itu dihentikan.
“Tapi saya lihat begini, semua yang memberikan manfaat kepada publik besar ya kalau diberhentikan, publik yang protes pak. Pak jadi gini, program yang baik itu saya yakin yang jaga itu publik,” tegas Anies.
Sebelumnya, pada diskusi panel Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Makassar, Kamis (13/7/2023) pun Anies menyampaikan komentarnya terkait IKN.
Anies Baswedan mengaku heran selama ini kerap ditanya soal keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan bila dia menjadi presiden berikutnya.
“Bila ini adalah rencana baik pasti jalan terus. Pasti. Bila ini ada masalah, saya kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu?” kata Anies di diskusi panel itu.
Anies merasa heran lebih sering ditanya sikapnya terhadap IKN ketimbang soal harga pangan hingga subsidi bahan bakar minyak.
“Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya? Dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya,” kata dia. (*/jnp)
