Palangka Raya, Kantamedia.com – Ketua DPW PPP Kalimantan Tengah terpilih, Faturahman Ruslan, menegaskan proses pergantian kepemimpinan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) X tidak dilatarbelakangi konflik internal maupun upaya “kudeta” di tubuh partai.
Menurut Faturahman, penunjukan pelaksana tugas (Plt) sebelumnya merupakan langkah administratif yang diambil DPP karena Muswil belum terlaksana sesuai batas waktu pasca-muktamar. “Ini bukan pemberhentian. Kalau diberhentikan, harus ada pelanggaran. Ini murni karena perintah DPP,” tegasnya, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, aturan partai mengharuskan Muswil digelar maksimal tiga bulan setelah muktamar. Karena agenda sempat tertunda, DPP menunjuk Plt sebagai langkah sementara. Faturahman juga membantah isu pemecatan terhadap Ketua DPW sebelumnya, Awaludin. “Tidak ada pemecatan. Beliau tetap anggota PPP. Kami juga sudah bertemu langsung dan menyampaikan semuanya secara terbuka,” ujarnya.
Terkait isu konflik internal, Faturahman menegaskan seluruh proses telah melalui koordinasi dengan DPP dan DPC. SK Plt dari DPP diterima pada 7 Februari 2026, kemudian ditindaklanjuti dengan rapat persiapan Muswil. “Beliau juga sudah tahu dan menerima. Bahkan di Rakorwil saya sampaikan terbuka,” tambahnya.
Ia juga menepis anggapan pergantian kepemimpinan berkaitan dengan sikap politik terhadap pemerintahan pusat. “Kami fokus menjalankan perintah DPP. Tidak ada kaitannya dengan isu politik nasional,” tegasnya.
Dengan klarifikasi ini, DPW PPP Kalteng berharap tidak ada lagi spekulasi yang dapat mengganggu konsolidasi internal partai pasca-Muswil. (Daw)
