BEI Kalteng Antisipasi Evaluasi MSCI dan Pengawasan Pasar Modal

PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) terus memperkuat pengawasan aktivitas perdagangan saham di pasar modal Indonesia, terutama dalam mengantisipasi potensi pelanggaran dan menjaga transparansi pasar. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari perhatian BEI dalam menghadapi evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Kepala Wilayah Kantor Perwakilan BEI Kalimantan Tengah, Stephanus Cahyanto Kristiadi, menjelaskan bahwa BEI memiliki divisi khusus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan saham setiap hari. Pengawasan tersebut didukung perangkat lunak khusus untuk memantau pergerakan saham yang terindikasi tidak wajar.

Hal itu disampaikannya saat memberikan penjelasan kepada awak media di Palangka Raya, Kamis (19/11/2026).

Stephanus mengatakan, apabila ditemukan pergerakan saham yang tidak wajar, BEI dapat memasukkannya ke dalam kategori Unusual Market Activity (UMA) sebagai bentuk peringatan kepada investor bahwa terdapat aktivitas perdagangan yang perlu dicermati.

“Jadi, kami punya divisi tersendiri, divisi pengawasan. Setiap hari memantau dan kita juga ada software khusus untuk memantau apakah saham-saham yang bergerak itu ada unsur yang menyalahi atau tidak,” ujar Stephanus.

Namun, ia menjelaskan bahwa kewenangan BEI dalam hal tersebut berada pada ranah pengawasan perdagangan. Sementara itu, penegakan hukum dan tindakan terhadap pelanggaran menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, apabila BEI menemukan indikasi pelanggaran, informasi tersebut akan diteruskan kepada OJK untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut sesuai kewenangannya.

“Bursa Efek Indonesia sendiri hanya bisa sampai ke tahap pengawasan. Untuk law enforcement atau penindakannya bukan di kami, tetapi di level yang lebih tinggi, yaitu di OJK. Jadi, kalau kami mengetahui ada indikasi, kami sampaikan kepada OJK, nanti OJK yang menyelidiki lebih lanjut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Stephanus menyebut evaluasi MSCI turut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan transparansi dan penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Menurutnya, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah sejauh mana keterbukaan informasi dapat dijalankan serta bagaimana tindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Ia mengatakan, kondisi tersebut mendorong peningkatan perhatian terhadap pengawasan dan penegakan aturan, termasuk mendorong lembaga terkait agar lebih ketat dalam menindak pelanggaran di pasar modal.

Terkait kemungkinan Indonesia mengalami penurunan klasifikasi hingga menjadi pasar standalone, Stephanus menilai masih terdapat sejumlah faktor yang perlu diperhatikan. Di antaranya kebebasan arus modal asing, kecukupan cadangan devisa, operasional bursa, kondisi geopolitik, serta kualitas dan keterbukaan data pasar.

Ia menyebut cadangan devisa Indonesia berada di kisaran 146 miliar dolar AS. Selain itu, aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia tetap berjalan normal, sementara kondisi geopolitik Indonesia dinilai masih relatif stabil dibandingkan sejumlah wilayah yang mengalami konflik.

“Kalau melihat kondisi seperti ini seharusnya tidak. Dari sisi arus modal, Indonesia masih terbuka. Dari sisi cadangan devisa juga kita memiliki sekitar 146 miliar dolar AS. Kemudian bursa beroperasi normal dan kondisi geopolitik juga masih cukup stabil,” ungkapnya.

Stephanus menambahkan, pembenahan transparansi data investor juga terus dilakukan. Hal tersebut menjadi salah satu aspek yang diharapkan dapat mendukung pemenuhan standar keterbukaan informasi yang menjadi perhatian dalam evaluasi MSCI.

Ia menjelaskan, apabila Indonesia sampai mengalami skenario terburuk berupa penurunan klasifikasi menjadi pasar standalone, dampaknya berpotensi memengaruhi arus investasi asing. Sebab, sejumlah manajer investasi asing menggunakan indeks MSCI Indonesia sebagai salah satu acuan dalam menentukan portofolio investasinya.

Jika acuan tersebut tidak lagi tersedia dalam kategori indeks yang mereka gunakan, investor asing berpotensi melakukan penyesuaian bahkan melepas kepemilikan sahamnya. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Meski demikian, Stephanus menyebut pemerintah telah membuka ruang investasi yang lebih besar bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi di pasar modal. Ia menyampaikan bahwa batas investasi kedua lembaga tersebut kini dapat mencapai maksimal 20 persen, dibandingkan sebelumnya sebesar 8 persen.

Menurutnya, peningkatan ruang investasi domestik tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu penopang pasar apabila terjadi arus keluar dana asing.

Dengan berbagai upaya pembenahan pengawasan, transparansi, serta peningkatan peran investor domestik, BEI berharap pasar modal Indonesia dapat terus memenuhi standar keterbukaan dan tata kelola yang dibutuhkan dalam evaluasi MSCI.

(daw)

Bagikan berita ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *