Penetapan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK 25 November

Kantamedia.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menetapkan jadwal tenggat pengumuman standar pengupahan bagi pekerja untuk tahun mendatang. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, memastikan batas akhir penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) 2027 jatuh pada 21 November 2026, disusul penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat 26 November 2026.

“Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, ya. Kita tunggu tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi,” ujar Yassierli saat memberikan keterangan di Jakarta Selatan, Senin (17/11/2026).

Selain tingkat provinsi, pemerintah juga mengatur lini masa pengupahan untuk level daerah. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 memiliki tenggat hingga 25 November 2026, sementara Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) wajib disahkan selambat-lambatnya pada 30 November 2026.

Guna memastikan proses berjalan lancar, Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar koordinasi lintas pimpinan daerah. “Kemarin, tanggal 16 November kami sudah melakukan sosialisasi juga dan koordinasi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri,” tuturnya.

Dalam mekanisme regulasi yang berlaku, kewenangan pengesahan keputusan berada di tangan kepala daerah tingkat provinsi. Yassierli menekankan perbedaan sifat kewajiban antara penetapan standar provinsi dan kabupaten/kota.

“Tapi, catatan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, gubernur dapat menentukan upah minimum kota atau kabupaten dan upah minimum sektoral kota atau kabupaten, ya,” tegasnya.

Formula Penghitungan Upah Minimum 2027

Menjelang tenggat tersebut, Kemnaker telah menerbitkan surat edaran berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai pedoman bagi dewan pengupahan daerah. Panduan tersebut turut memuat perkiraan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diolah menggunakan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Terdapat tiga variabel utama yang menjadi landasan penghitungan upah minimum tahun 2027, meliputi KHL, kondisi perekonomian, serta situasi ketenagakerjaan. Formula kalkulasinya mengombinasikan indikator pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang koefisien 0,5 hingga 1,0.

Adapun estimasi nilai KHL dihitung berdasarkan empat komponen pengeluaran dasar masyarakat, yakni konsumsi makanan, kebutuhan pokok penunjang, layanan kesehatan dan pendidikan, serta biaya tempat tinggal. Penghitungan komponen ini tidak hanya berlaku di tingkat provinsi, melainkan menjangkau level kabupaten/kota lewat metode klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik wilayah.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” pungkas Yassierli. (*/pri)

Bagikan berita ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *