Kantamedia.com – Aktivitas pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan setelah berulang kali didatangi demonstrasi organisasi masyarakat (ormas). Aksi tersebut menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri.
Persoalan ini menjadi perhatian karena kehadiran pabrik otomotif berskala besar diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Namun, perusahaan mengaku masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu.
Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menyayangkan demonstrasi yang berulang kali berlangsung di sekitar fasilitas produksi perusahaan.
BYD berharap pemerintah dan instansi terkait dapat membantu memberikan penjelasan mengenai tuntutan yang disampaikan massa agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman di masyarakat.
“Kami mengharapkan kalau bisa dari pihak yang berwajib atau instansi-instansi yang relevan dengan hal-hal yang terkait demonstrasi kami masih mampu membantu BYD untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat,” ujar Luther, dikutip Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, pada akhir Oktober 2026, pabrik BYD di Subang juga didatangi massa yang mendesak perusahaan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi warga sekitar.
Meski demikian, Luther menyebut aksi tersebut sejauh ini belum memberikan dampak berarti terhadap kegiatan operasional perusahaan. Namun, ia menilai informasi dan tuntutan dalam demonstrasi perlu dikonfirmasi agar persoalan yang sebenarnya dapat dipahami secara menyeluruh.
Menurut Luther, keputusan BYD membangun fasilitas manufaktur di Indonesia tidak hanya mempertimbangkan potensi pasar kendaraan listrik. Perusahaan juga memperhatikan kepastian investasi, stabilitas produksi, serta kesiapan infrastruktur dan rantai pasok.
Akses transportasi dan logistik, jalan tol, pasokan listrik hingga air menjadi sejumlah faktor dalam menentukan lokasi fasilitas produksi. Karena itu, situasi di sekitar kawasan industri dinilai perlu dijaga agar tidak mengganggu keberlangsungan investasi.
BYD juga menyadari persoalan yang terjadi di Indonesia dapat menjadi perhatian pemangku kepentingan internasional. Sebagai perusahaan global, reputasi dan persepsi terhadap lingkungan bisnis menjadi aspek yang turut diperhatikan.
“Karena terus terang BYD ini adalah global company, BYD juga tersorot dari sisi perspektif bisnis global sehingga kita juga menghindari adanya misunderstanding dari stakeholders-stakeholders lainnya yang bukan hanya di spek domestik namun juga di global,” tuturnya.
Di tengah polemik tersebut, penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu isu utama. BYD mengungkapkan, fasilitas manufakturnya di Subang saat ini telah mempekerjakan hampir 6.000 orang.
Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring pengembangan pabrik yang ditargetkan mampu menyerap hingga 20.000 tenaga kerja.
Dari total pekerja saat ini, sekitar 90 persen merupakan warga negara Indonesia (WNI). Sementara itu, sekitar 80 persen berasal dari Jawa Barat dan 30 persen berasal dari Kabupaten Subang.
Komposisi tersebut menunjukkan mayoritas pekerja BYD berasal dari dalam negeri. Meski demikian, keterlibatan warga Subang tetap menjadi perhatian di tengah harapan masyarakat agar investasi di daerah mereka membuka kesempatan kerja lebih luas.
BYD menetapkan persyaratan pengalaman kerja minimal satu hingga dua tahun di sektor otomotif, terutama bidang manufaktur. Untuk posisi tertentu, kebutuhan pengalaman bahkan dapat mencapai empat tahun.
Persyaratan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan tenaga kerja, terutama bagi pelamar yang belum memiliki pengalaman sesuai kebutuhan perusahaan. (*/Mhu).
