Jakarta, Kantamedia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen.
Penandatanganan dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11/2026).
Juklak tersebut menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam melakukan pertukaran data dan informasi untuk mendukung persiapan hingga pelaksanaan PPP.
“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.
PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program yang diselenggarakan LPS tersebut ditargetkan mulai berjalan paling lambat Januari 2028.
Program ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Selain itu, PPP diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Ogi menjelaskan, keberhasilan program tersebut perlu dipersiapkan sejak awal melalui penetapan kepesertaan yang tepat, penyediaan data akurat, serta koordinasi yang terarah. Juklak ini memberikan pedoman yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankan tugas masing-masing.
Menurutnya, PPP juga melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang mencakup permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan sistem penjaminan yang kredibel diharapkan dapat saling mendukung.
Pertukaran data menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan program. LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sedangkan OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.
Ogi mengapresiasi penandatanganan tersebut sebagai tonggak penting hasil kerja sama kedua lembaga selama empat tahun dalam mendorong transformasi dan reformasi fundamental untuk memperkuat fondasi industri perasuransian nasional.
Pokok Pengaturan Juklak
Juklak tersebut merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS tertanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.
Cakupan pertukaran data meliputi seluruh siklus PPP, mulai dari tahap persiapan dan pendaftaran kepesertaan, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya.
Juklak juga mengatur penetapan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga. Pengaturan tersebut mencakup jenis data, periode, batas waktu penyampaian, serta media pertukaran. Hal-hal yang belum diatur dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.
“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.
Pertukaran data juga diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri asuransi.
Melalui Juklak tersebut, OJK terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan PPP. Upaya itu turut dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat agar program dapat berjalan efektif, kredibel, dan memberikan manfaat bagi pemegang polis maupun industri asuransi nasional. (*/Mhu).





