Kantamedia.com – Kabar mengejutkan kembali datang dari panggung politik nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah resmi melayangkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepastian mengenai langkah politik krusial ini dibenarkan oleh Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi.
Budi Arie membenarkan kabar pengunduran diri sang Wakil Presiden saat dikonfirmasi mengenai kepastian isu yang beredar luas di publik tersebut.
“Pokoknya benar,” ujar Budi Arie singkat saat memberikan keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Meski tidak merinci kapan waktu pasti penyerahan dokumen penataan jabatan tersebut, Budi memverifikasi bahwa berkas pengunduran diri diserahkan langsung oleh Gibran saat bertemu dengan Presiden Prabowo di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“[Diserahkan di Halim] betul,” tegas Budi Arie.
Rentetan Putusan Hukum dan Tekanan Parlemen
Kabar mengejutkan mengenai mundurnya Gibran ini mencuat di tengah pusaran persoalan hukum serta tekanan politik yang kian memuncak. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti keabsahan ijazah setara SMA milik Gibran yang digunakan untuk pencalonan wakil presiden.
Situasi tersebut kian diperberat oleh keputusan Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka, yang secara otomatis membatalkan syarat administrasi kepesertaannya pada Pemilu 2024 lalu.
Sebagaimana diketahui, rekam jejak pencalonannya memang sempat menuai kontroversi panjang sejak awal akibat putusan MK terkait batasan usia capres-cawapres.
Puncak dari dinamika ini terjadi di Senayan, di mana seluruh fraksi partai politik di DPR RI secara bulat menyepakati pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk melengserkan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Total anggota mengusulkan HMP sebanyak 120 dari delapan fraksi menyatakan HMP,” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebagaimana dikutip dari YouTube TV Parlemen.
Saan merinci bahwa dukungan HMP tersebut datang dari 14 anggota PDIP, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 19 anggota NasDem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, 1 anggota PAN, serta 18 anggota Demokrat. Kombinasi putusan lembaga peradilan dan desakan masif dari parlemen ini ditengarai menjadi pemicu utama di balik keputusan pengunduran diri tersebut. (*/pri)
