Yogyakarta, Kantamedia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) terus mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan kawasan Asia, sekaligus memperkuat strategi penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal guna menjaga stabilitas sistem keuangan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici, saat membuka rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events di Yogyakarta, Senin (2/2/2026). Forum ini menjadi wadah integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi regulasi, praktik pasar, dan penguatan infrastruktur transaksi lintas batas.
“Kehadiran regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, dan organisasi internasional mencerminkan komitmen bersama membangun pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi masa depan,” ujar Retno.
OJK telah menerbitkan sejumlah regulasi, termasuk POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan efek utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Regulasi ini memperluas cakupan obligasi berkelanjutan pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selain itu, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) digunakan sebagai acuan penyelarasan proyek nasional dengan standar internasional.
Dalam penguatan pasar obligasi mata uang lokal, OJK menilai langkah tersebut penting untuk menekan risiko nilai tukar, memperluas sumber pembiayaan infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang, serta meningkatkan resiliensi ekonomi nasional. Hingga akhir Desember 2025, outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan tercatat Rp54,94 triliun atau setara USD3,28 miliar.
Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Mada Dahana, menambahkan bahwa keuangan berkelanjutan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi inklusif dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Pemerintah telah mengembangkan sukuk, obligasi tematik, serta skema blended finance untuk mendukung proyek SDG’s, meski tantangan kapasitas pendanaan masih perlu diatasi.
Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia mencatat skor 70,2, di atas rata-rata global 69,5, dengan capaian 61,4 persen dari 23 indikator SDG’s. Capaian ini dinilai sebagai sinyal positif bagi sektor swasta untuk meningkatkan investasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
Rangkaian ABMF berlangsung selama tiga hari (2–4 Februari 2026) secara hybrid dengan sekitar 200 peserta dari negara ASEAN+3. OJK juga menggelar Indonesia Session bertema “Integrating Sustainable Finance in Indonesia’s Economic Development and Asia’s Growth” serta “Developing Local Currency Bond Market: Market Integration and Stakeholder Synergy.” Narasumber berasal dari ADB, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, BEI, ICMA, dan Nomura Asset Management.
Selain ABMF, turut digelar Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF). CSIF membahas studi kasus transaksi lintas batas, sementara DBMF memfokuskan pembahasan pada aset digital dan penguatan infrastruktur pasar obligasi di kawasan ASEAN+3. (Mhu).
