Pulang Pisau, kantamedia.com – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tengah mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat dari jenjang SD hingga SMA yang difasilitasi langsung oleh pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau, Tony Harisinta, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Pulang Pisau, Rabu (23/4/2025).
Sekda menjelaskan bahwa Pulang Pisau telah resmi mengajukan usulan untuk program nasional Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem kategori satu. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Presiden RI.
“Rencananya, sekolah rakyat ini akan mencakup SD, SMP, hingga SMA. Pemerintah pusat akan membangun seluruh fasilitas, termasuk asrama dan tenaga pengajar. Targetnya bisa menampung hingga 1.000 siswa,” ungkap Tony.
Menurutnya, tugas daerah hanya menyiapkan lahan. Pemkab Pulang Pisau telah menyiapkan lokasi seluas lima hektare di kawasan Balai Latihan Kerja (BLK) Baper yang sudah bersertifikat. Lokasi ini dinilai unggul karena terintegrasi dengan fasilitas pelatihan dan bumi perkemahan.
“Kita termasuk daerah paling siap dari empat yang diajukan. Lokasi kita bersertifikat, dan langsung terintegrasi dengan fasilitas pendidikan lainnya,” tegasnya.
Tony juga mengingatkan pentingnya tanggap cepat terhadap arahan pusat. Saat surat dari Kementerian Sosial diterima, ia langsung memerintahkan dinas teknis merespons tanpa menunggu. Dalam waktu singkat, Pemkab bahkan telah dipanggil ke Jakarta untuk finalisasi dokumen.
Program ini juga membuka peluang bagi tenaga guru lokal, khususnya non-P3K, untuk diangkat sebagai pegawai Kementerian Sosial dan digaji langsung oleh pemerintah pusat.
“Kita bisa mengalihkan guru-guru daerah ke sana, terutama yang belum masuk P3K. Mereka bisa diangkat menjadi pegawai pusat dengan jaminan sosial dan pelatihan lanjutan,” jelasnya.
Sekda juga memperingatkan OPD agar berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan kementerian dengan janji anggaran. Ia menegaskan bahwa seluruh pengusulan program harus melalui jalur resmi dan prosedur yang sah.
Dengan kesiapan lahan dan dukungan koordinasi pusat, Pemkab Pulang Pisau optimistis bisa menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebagai wujud nyata komitmen daerah dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan penguatan akses pendidikan berkualitas. (arw)
