PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Pemerintah Kota Palangka Raya mulai menyalurkan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bantuan tersebut menyasar 63 grup personel yang tergabung dalam forum relawan serta enam organisasi kemasyarakatan (ormas) yang selama ini ikut membantu penanganan karhutla.
Kepala BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan setelah penggunaan dana bantuan presiden (Banpres) dipublikasikan kepada masyarakat dan hasil reviu Inspektorat dipenuhi. Selanjutnya, pemerintah kota mulai merealisasikan dukungan peralatan bagi relawan yang selama ini menggunakan perlengkapan pemadaman secara intensif.
“Sekarang saatnya kita berbagi kepada teman-teman relawan yang sudah bekerja dalam penanganan karhutla. Sarpas yang digunakan selama ini sudah banyak yang rusak dan jebol,” ujar Hendrikus saat ditemui di halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya, Jumat sore (13/11/2026).
Bantuan yang disiapkan meliputi mesin pemadam, nozzle, selang spiral, selang tembak, sepatu bot, masker, hingga sarung tangan. Peralatan tersebut diharapkan dapat menggantikan perlengkapan relawan yang sudah tidak prima akibat digunakan dalam berbagai operasi pemadaman.
Selain relawan BPK, bantuan juga diberikan kepada enam ormas yang selama ini bergabung bersama pemerintah kota dalam penanganan karhutla. Hendrikus menyebut kelompok Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) yang tergabung dalam forum relawan juga tercakup dalam penyaluran tersebut.
Menurutnya, bantuan diberikan secara merata kepada kelompok relawan yang tergabung dalam forum, tanpa membedakan kebutuhan masing-masing kelompok. Pemerintah kota juga menyalurkan bantuan beras dari Dinas Pertanian sebanyak lima kilogram untuk setiap tim sebagai dukungan kebutuhan konsumsi di markas relawan.
Sementara itu, terdapat lima unit kendaraan Tosa yang pengalokasiannya masih menunggu arahan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin. BPBD akan menyampaikan data kelompok yang dinilai membutuhkan dukungan transportasi tersebut, sedangkan penentuan penerima menjadi kewenangan wali kota karena jumlah unit terbatas.
Hendrikus menjelaskan, peralatan yang dibagikan pada dasarnya ditujukan untuk menggantikan perlengkapan pemadaman yang rusak. Namun, mesin tersebut juga berpotensi dimanfaatkan untuk penanganan keadaan darurat lain, termasuk membantu menyedot genangan air apabila diperlukan.
Pemko Palangka Raya juga membuka peluang pelibatan relawan dalam mitigasi banjir. Salah satu kegiatan yang disiapkan adalah pembersihan drainase dan parit yang tersumbat sampah. Meski demikian, Hendrikus menyebut koordinasi pelibatan relawan dalam kegiatan tersebut akan dilakukan sesuai kebutuhan.
Terkait antisipasi banjir, BPBD berencana mengajukan penetapan status siaga banjir kepada wali kota. Langkah itu disiapkan berdasarkan informasi BMKG mengenai musim hujan pada akhir 2026. Hendrikus menegaskan, status yang diusulkan adalah siaga untuk memperkuat mitigasi dan koordinasi lintas sektor, bukan status tanggap darurat.
Ia menambahkan, dana Banpres tidak hanya digunakan untuk pengadaan peralatan, tetapi juga mendukung kebutuhan operasional penanganan karhutla, seperti BBM, uang harian atau uang lelah personel, serta konsumsi. Rincian penggunaan anggaran, termasuk dokumen RAB dan KAK, menurutnya telah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mencermati pengadaan dan penyaluran bantuan tersebut. (daw)
