Palangka Raya, Kantamedia.com – Rencana pemerintah melakukan pemangkasan hingga Rp 269 Triliun dana transfer ke Daerah (TKD), dikhawatirkan beresiko menyebabkan turbulensi fiskal daerah, mengingat mayoritas daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“TKD yang dipangkas dalam RAPBD 2026, tentu berpotensi menganggu keseimbangan fiskal serta belanja modal daerah,” ungkap Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin kepada awak media, Kamis (25/9/2025).
Tidak hanya menganggu keseimbangan fiskal serta belanja modal daerah, adanya pemangkasan lanjut Fairid juga akan menghambat pencapaian target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan mempengaruhi percepatan program pembangunan daerah.
“Kota Palangka Raya sendiri alami pemangkasan dana TKD sebesar Rp 253 Miliar. Tentu akan berpengaruh terhadap percepatan pembangunan. Seperti infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan pelayanan publik serta sektor lain,” tukasnya.
Adanya kondisi ini ucap Fairid, maka masyarakat harus bisa memahami dampak dari kebijakan. Seperti percepatan pembangunan akan terpengaruh, dikarenakan penggunaan anggaran belanja harus diplototi dengan baik sebab menyangkut dalam hal efisiensi.
Namun demikian, sebagai solusi dari resiko pemangkasan itu jelas wali kota, maka Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya akan mencari peluang baru. Khususnya untuk meningkatkan PAD sebagai sumber biaya pembangunan. Baik melalui optimalisasi pajak maupun retribusi daerah.
“Bicara optimalisasi pajak maupun retribusi daerah, tentu pemko tidak ingin sampai membebani masyarakat. Terutama yang berkaitan kenaikan pajak. Namun terpenting kesadaran masyarakat termasuk pelaku usaha untuk patuh dalam membayar pajak,” ujarnya.
Sementara sebagai langkah kongkret lainnya tambah Fairid, Pemko Palangka Raya akan terus mengejar berbagai program pemerintah pusat untuk daerah. Seperti program infrastruktur, agar bisa dimanfaatkan dalam mendukung program pembangunan di Kota Palangka Raya. (Fay/*)
