PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan Kota Palangka Raya sebagai salah satu dari tiga daerah di Indonesia yang menjadi Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026. Dalam penilaian program Kabupaten/Kota Ber-AKSI, Palangka Raya memperoleh skor 92,9 dengan predikat istimewa.
Penetapan tersebut diumumkan dalam kegiatan di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026). Dua daerah lainnya yang lebih dahulu memenuhi kriteria sebagai daerah percontohan antikorupsi adalah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Perwakilan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Aris Dedy Arham, mengatakan program Kabupaten/Kota Antikorupsi merupakan pengembangan dari program Desa Antikorupsi yang telah dijalankan KPK selama beberapa tahun terakhir.
Sementara itu, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, Azwan, menjelaskan proses penilaian melibatkan lima komponen dengan sejumlah indikator yang ditetapkan KPK. Dari 51 daerah yang mengikuti proses seleksi, Palangka Raya berhasil terpilih setelah melalui tahapan penilaian oleh tim lintas kementerian dan lembaga.
Tim penilai tersebut melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP Kalimantan Tengah, serta Ombudsman Kalimantan Tengah. Menurut Azwan, daerah yang memperoleh nilai di atas 90 masuk dalam kategori predikat istimewa.
Meski demikian, Azwan mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada setelah predikat tersebut diraih, yakni menjaga konsistensi kinerja dan menjadikan Palangka Raya sebagai rujukan bagi daerah lainnya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penilaian tersebut. Ia menyebut capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat.
Fairid menjelaskan, penilaian dan observasi KPK berlangsung cukup panjang, termasuk pemeriksaan dokumen, data pemerintahan, hingga persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses observasi mendalam tersebut berlangsung sekitar enam bulan dengan memberikan akses kepada tim penilai untuk memeriksa dan mengevaluasi data Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Prosesnya cukup panjang. Setelah melalui tahapan penilaian dan observasi, Kota Palangka Raya akhirnya masuk tiga besar dan memperoleh nilai 92,9 dengan predikat istimewa,” ujarnya.
Ia menilai capaian tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab lebih besar bagi pemerintah kota, mengingat Palangka Raya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dan kini menjadi salah satu daerah percontohan antikorupsi di tingkat nasional.
Terkait hasil evaluasi, Fairid memastikan pemerintah kota akan menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi tim penilai. Di antaranya melakukan penyesuaian terhadap regulasi daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan terbaru, termasuk pembaruan peraturan daerah (perda), peraturan wali kota (perwali), serta penyempurnaan sejumlah indikator pelayanan publik.
“Catatan dari tim penilai harus ditindaklanjuti. Ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan, termasuk peraturan daerah atau peraturan wali kota yang harus diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Fairid juga menjelaskan bahwa penilaian tersebut mempertimbangkan konsistensi capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK dalam beberapa tahun sebelumnya. Komitmen kepala daerah dan pemenuhan indikator menjadi bagian penting sebelum suatu daerah memasuki tahapan observasi yang lebih mendalam.
Ia menegaskan, upaya pencegahan korupsi tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi maupun pencapaian skor penilaian. Menurutnya, prinsip antikorupsi harus tercermin dalam kebijakan, pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Komitmen antikorupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai upaya pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, Pemkot Palangka Raya terus mendorong penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN), transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Fairid juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan pemerintah provinsi, khususnya Inspektorat Provinsi Kalteng, yang turut memberikan pendampingan selama proses penilaian. Ia berharap predikat istimewa tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk menjaga integritas, meningkatkan kualitas tata kelola, dan memastikan pelayanan publik berjalan secara transparan serta bebas dari praktik korupsi. (daw)






