Palangka Raya, Kantamedia.com – Kota Palangka Raya berhasil menembus tiga besar calon kabupaten/kota percontohan antikorupsi dalam program Kabupaten/Kota Ber-AKSI (Bersama Ikut Memberantas Korupsi) Tahun 2026, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pencapaian ini mendapat dukungan penuh dari elemen masyarakat dan tokoh adat dalam kegiatan penilaian di Aula Hapakat Jaya, Kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Selasa (17/11/2026).
Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah testimoni Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN), Ririen Binti, di hadapan tim penilai KPK. Ia mengungkapkan, masifnya gerakan GDAN memerangi narkoba di Palangka Raya membuat para bandar ketakutan hingga mencoba menyuap pengurus GDAN.
“Dengan gencarnya GDAN memerangi narkoba di Kota Palangka Raya, membuat para bandar ketakutan. Mereka bahkan berusaha menyuap pengurus GDAN hingga puluhan juta rupiah per bulan agar kami melunak,” ungkap Ririen.
Namun, tawaran suap tersebut ditolak mentah-mentah. Ririen menegaskan seluruh pengurus GDAN memegang teguh integritas dan tetap melanjutkan gerakan pemberantasan narkoba tanpa kompromi.
Sementara itu Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan masuknya Palangka Raya ke tiga besar bersama Kabupaten Asahan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan hasil proses panjang. Sebelumnya, Pemko Palangka Raya telah melalui seleksi ketat berdasarkan indikator KPK, termasuk Monitoring Center for Prevention (MCP), serta pendampingan dan verifikasi lapangan selama tujuh bulan.
“Penilaian dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lapangan, khususnya terhadap pelayanan publik yang berkaitan dengan zona integritas dan pencegahan korupsi. Administrasi juga diperiksa, mulai dari peraturan daerah, SOP, maklumat pelayanan, hingga kerja sama,” jelas Fairid.
Ia menambahkan, terdapat empat aspek utama dalam penilaian KPK, yakni komitmen pengawasan internal, kualitas pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi di lingkungan birokrasi, serta keterlibatan masyarakat dan unsur adat.
Saat ini Pemko Palangka Raya masih menunggu hasil rapat pleno keputusan akhir dari tim KPK.
“Pada prinsipnya, ini merupakan bentuk komitmen kepala daerah bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan pemerintahan daerah, yang bersih dan bebas dari korupsi,” pungkas Fairid. (*/Fay)






