Palangka Raya, Kantamedia.com – Forum Evaluasi Kinerja Walikota (FEK-Walikota) menggelar audiensi bersama Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin, pada Rabu pagi (1/10/2025) di Kantor Walikota Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5. Pertemuan berlangsung pukul 09.30 hingga 11.00 WIB dan dihadiri jajaran pejabat Pemko, perwakilan kepolisian, serta sekitar 20 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari rencana aksi damai yang sebelumnya dirancang oleh FEK-Walikota. Dipimpin Apolonarius Harun alias Aris, forum menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah kota.
Pertama, pengaspalan jalan di wilayah Menteng, Tilung, dan sejumlah titik lain di pusat kota yang dinilai belum merata. Kedua, evaluasi terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH), khususnya pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang perlu ditingkatkan. Ketiga, peningkatan efektivitas perangkat daerah agar pelayanan publik berjalan optimal. Keempat, penanganan konflik masyarakat Lewu Taheta yang dinilai belum mendapat perhatian serius.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Fairid Naparin menyampaikan bahwa pembangunan jalan telah diprioritaskan di Kelurahan Menteng, sementara Temanggung Tilung akan masuk program pembangunan tahun 2026 melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Terkait pengelolaan sampah, Fairid menjelaskan capaian penanganan sampah Palangka Raya pada 2024 mencapai 71,08% dari total timbulan 58.491 ton. Inovasi daur ulang seperti pembuatan paving block telah diterapkan dan menarik perhatian Pemerintah Korea Selatan yang berencana membangun Pusat Daur Ulang (PDU) di kota tersebut.
Pemko juga merencanakan pembangunan 10 TPS baru berukuran 6×6 meter, meski masih menghadapi kendala berupa penolakan warga dan keterbatasan lahan.
Untuk persoalan Lewu Taheta, Fairid menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah. Lahan yang disengketakan akan dikembalikan kepada negara hingga proses penyelesaian tuntas dilakukan.
Audiensi berlangsung lancar dan menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah kota, dengan harapan aspirasi warga dapat lebih terakomodasi dalam program pembangunan ke depan. (Ric*)
