Palangka Raya, kantamedia.com – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian fiskal daerah tidak akan mengganggu stabilitas pembangunan maupun kualitas pelayanan publik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) berkomitmen melakukan pemangkasan anggaran secara selektif dengan hanya menyasar pos belanja operasional non-prioritas.
Penyesuaian Anggaran Menjadi Rp5,3 Triliun
Dalam keterangannya di Palangka Raya, Kamis (2/4/2026), Agustiar Sabran mengungkapkan bahwa postur anggaran Kalimantan Tengah yang semula berada pada angka Rp10,3 triliun kini disesuaikan menjadi Rp5,3 triliun. Meski terjadi penurunan signifikan, ia menjamin program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat tetap berjalan.
“Kebijakan ini fokus pada pengeluaran yang dapat diminimalisasi tanpa menyentuh sektor pelayanan langsung. Kita harus lebih bijak menentukan prioritas agar program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat tidak dikorbankan,” ujar Agustiar.
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi agenda utama pemerintah daerah, namun realisasinya akan diselaraskan dengan kemampuan keuangan terbaru guna menjaga kesehatan fiskal Kalimantan Tengah.
Penerapan WFH ASN untuk Penghematan Energi
Sebagai bagian dari strategi efisiensi, Pemprov Kalteng mulai mengatur ulang pola kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui pemberlakuan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini diambil untuk menekan biaya operasional rutin seperti penggunaan listrik, air, dan internet di kantor-kantor pemerintahan.
Agustiar Sabran menjelaskan bahwa penerapan WFH dilakukan secara selektif. Instansi yang tidak bersentuhan langsung dengan layanan publik akan mendapatkan penyesuaian jam kerja, sementara unit layanan dasar tetap beroperasi secara normal guna memastikan kepentingan masyarakat tidak terhambat.
“Langkah ini sekaligus upaya penghematan energi. Banyak fasilitas kantor yang tetap mengonsumsi biaya besar jika pegawai aktif di sana, padahal tugas tertentu bisa dilakukan secara jarak jauh tanpa mengurangi produktivitas,” jelasnya.
Menjaga Harmoni di Tengah Pembangunan
Di sisi lain, Gubernur juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan di Kalimantan Tengah sangat bergantung pada stabilitas sosial. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat persatuan dan toleransi antarumat beragama serta suku di Bumi Tambun Bungai.
Menurutnya, harmoni sosial merupakan modal dasar yang paling kuat bagi pemerintah daerah untuk tetap optimis menjalankan agenda pembangunan meskipun tengah menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang cukup besar. (*/pri)
