Palangka Raya, Kantamedia.com – Penyerapan anggaran tiga kabupaten di Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga akhir Oktober 2026 masih tertinggal. Realisasi anggaran di ketiga daerah itu belum menembus 55 persen, dan Barito Selatan tercatat paling rendah, yakni 45,53 persen.
Data tersebut disampaikan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra). Selain Barito Selatan, realisasi keuangan Barito Utara berada di angka 46,38 persen, sedangkan Seruyan 53,03 persen.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kalteng, Anang Dirjo, meminta seluruh pemerintah daerah menggenjot penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Menurut dia, percepatan harus dimulai dari pemetaan hambatan di lapangan, lalu ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Bersel terendah, realisasi masih 45,53 persen, Barito Utara 46,38 persen dan Seruyan 53,03 persen. Anggaran tidak sekadar terserap tetapi benar-benar dipergunakan maksimal untuk program kegiatan yang menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Secara keseluruhan, realisasi keuangan gabungan pemerintah kabupaten/kota di Kalteng baru mencapai Rp13,09 triliun atau 58,74 persen dari total pagu Rp22,29 triliun. Realisasi fisik tercatat lebih baik, yaitu 66,51 persen. Meski begitu, capaian tersebut masih jauh dari target Triwulan III sebesar 85 persen, dengan selisih 18,49 poin persentase.
“Adapun realisasi fisik tercatat lebih tinggi, yakni 66,51 persen. Meski demikian, capaian keuangan tersebut masih tertinggal dari target realisasi Triwulan III sebesar 85 persen, dengan selisih 18,49 poin persentase,” katanya.
Anang mengingatkan perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota agar memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan anggaran sebaik mungkin. Setiap daerah diminta mengevaluasi kegiatan yang belum berjalan dan segera menangani kendala agar pembangunan tidak terhambat.
Meski demikian, kecepatan tidak boleh mengorbankan mutu. “Percepatan penyerapan anggaran tetap harus memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, serta ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia menegaskan, rendahnya serapan tidak sekadar urusan laporan keuangan. Kondisi itu perlu dilihat dari perkembangan program pembangunan dan pelayanan publik yang dibiayai APBD.
“Masyarakat juga berhak mengetahui program yang telah dilaksanakan, pembangunan yang sudah diselesaikan, serta manfaat penggunaan anggaran daerah yang telah dirasakan,” pungkasnya. (*/pri)






