PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat upaya pencegahan dan penanganan berita bohong atau hoaks melalui edukasi literasi digital, pemantauan informasi, hingga patroli digital di berbagai platform.
Kepala Diskominfosantik Kalteng, Adiah Chandra Sari, mengatakan penyebaran hoaks di era digital relatif sulit dicegah sepenuhnya. Namun, pemerintah tetap melakukan sejumlah langkah untuk menekan penyebarannya dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
“Pencegahan munculnya berita-berita hoaks di era digital saat ini relatif sulit untuk dicegah. Namun, tentu harus ada upaya-upaya yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebarannya,” ujar Adiah, Rabu (11/11/2026).
Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan kepada masyarakat melalui berbagai platform komunikasi. Diskominfosantik juga rutin membagikan konten edukasi literasi digital agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi.
“Kami acap kali membagikan konten-konten edukasi terkait literasi digital agar masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan menekankan juga agar bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial,” jelasnya.
Sementara dalam penanganan hoaks, Diskominfosantik Kalteng menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan pemantauan setiap hari.
Adiah menjelaskan, pemerintah daerah dan OPD diminta segera membuat publikasi resmi apabila menemukan informasi hoaks, kemudian menyampaikannya kepada Diskominfosantik Provinsi Kalteng.
Selain menunggu laporan dari pemerintah daerah dan OPD, pihaknya juga melakukan patroli digital dengan memantau pemberitaan media daring serta publikasi yang beredar di media sosial.
“Selain menunggu laporan dari Pemda dan OPD, Diskominfosantik juga melakukan patroli digital, yaitu memantau berita online dan publikasi di media sosial,” ungkapnya.
Hasil pemantauan tersebut kemudian dihimpun dalam laporan yang disusun setiap bulan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengidentifikasi peredaran informasi hoaks sekaligus memperkuat penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat. (daw)
