Palangka Raya, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah menuju kemandirian fiskal daerah. Dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025, Kamis (12/6/2025) di Aula Eka Hapakat, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan pentingnya meningkatkan kontribusi PAD untuk mendukung pemerataan pembangunan hingga ke pelosok.
“Semakin besar PAD kita, semakin luas jangkauan pembangunan yang dapat dilakukan—dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sampai kesejahteraan sosial. Termasuk untuk mendukung Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera,” ujar Agustiar.
Meski realisasi PAD 2025 tercatat meningkat, Gubernur menyoroti bahwa kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih belum optimal. Ia menyebut masih banyak potensi tersembunyi, khususnya di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Potensi PAD Masih Terpendam di Sektor Strategis
Agustiar menyebutkan beberapa instrumen pajak daerah yang harus dioptimalkan:
– Pajak Alat Berat
– Pajak Air Permukaan (PAP)
– Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
– Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
“Masih banyak perusahaan yang belum melaporkan volume air permukaan secara akurat, belum menggunakan pelat KH untuk kendaraan operasional, dan belum membeli BBM dari distributor resmi yang menjadi Wajib Pungut di Kalimantan Tengah. Ini harus ditertibkan,” tegasnya.
Menurutnya, reformasi fiskal hanya akan berhasil jika didukung integrasi data antar-instansi, sinergi lintas kabupaten/kota, dan komitmen kolektif dari semua pihak. Selain itu, sistem pelayanan perpajakan daerah juga diminta untuk diarahkan ke arah digitalisasi dan transparansi, guna menutup potensi kebocoran dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak.
“Kita tidak bisa selamanya bergantung pada pusat. Kalimantan Tengah harus berdiri di atas kaki sendiri, membiayai pembangunan dari desa hingga kota,” kata Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.
Sinergi Lintas Sektor Kunci Optimalisasi PAD
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menyatakan bahwa forum koordinasi ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk menyamakan arah dan memperkuat strategi peningkatan PAD.
“Jika seluruh wajib pajak di sektor pertambangan dan perkebunan taat dan transparan, maka PAD Kalteng akan meningkat signifikan dan menjadi fondasi pembangunan yang kokoh,” ucapnya.
Leonard juga menekankan pentingnya konsistensi penegakan aturan, pendataan objek pajak secara menyeluruh, dan kesadaran perusahaan untuk turut bertanggung jawab membangun daerah tempat mereka beroperasi. (daw)
