Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tengah mengkaji penerapan skema Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mengoptimalkan kinerja birokrasi.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap evaluasi dan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.
“WFA mungkin ada perbedaan sedikit. Kita sesuaikan, nanti kita evaluasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penerapan Work From Anywhere tidak hanya berkaitan dengan jumlah hari kerja, tetapi juga berpotensi mencakup penyesuaian jam kerja bagi sejumlah instansi tertentu.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan diterapkan secara selektif, terutama pada dinas yang tidak bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat.
“Bukan hanya dalam satu minggu atau empat hari saja. Jam kerja juga nanti kita analisa, mungkin dikurangi di dinas tertentu yang tidak pelayanan publik,” jelasnya.
Selain meningkatkan fleksibilitas kerja, kebijakan tersebut juga dinilai dapat mendukung efisiensi energi serta penghematan anggaran operasional pemerintah daerah.
“Ini juga bagian dari penghematan, termasuk listrik, WiFi, dan sebagainya. Kalau aktivitas berkurang, tentu biaya juga ikut turun,” kata Agustiar Sabran.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah provinsi masih melakukan kajian menyeluruh sebelum menetapkan skema final penerapan WFA bagi ASN.
“Kami masih belajar dan analisa dulu. Penerapannya akan disesuaikan, terutama di dinas yang tidak pelayanan publik,” tambahnya.
Selain mengkaji skema kerja fleksibel, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mempertimbangkan langkah perampingan struktur kerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi birokrasi di tengah kebijakan penghematan anggaran pemerintah daerah. (Daw).
