PALANGKA RAYA, Kantamedia.com – DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan pemerintah daerah agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peringatan ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, Kamis (2/4/2026).
Muhajirin menegaskan, PPPK bukan sekadar bagian dari birokrasi, melainkan wajah nyata pelayanan publik. Guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis disebutnya sebagai tulang punggung yang menjaga roda pemerintahan tetap berjalan. “Efisiensi memang perlu, tapi jangan sampai menyentuh mereka yang justru paling dekat dengan masyarakat. PPPK sudah membuktikan kontribusinya,” ujarnya.
Menurutnya, penghematan sebaiknya diarahkan pada pos anggaran yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan, seperti kegiatan seremonial atau perjalanan dinas yang tidak mendesak. Ia menekankan, setiap keputusan anggaran memiliki dampak nyata bagi kehidupan banyak orang, sehingga perlu perhitungan matang agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi PPPK yang menggantungkan penghasilan dari kontrak kerja.
“Jangan sampai kebijakan yang terburu-buru malah menciptakan keresahan. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal keberlangsungan hidup dan rasa aman para pekerja,” tambahnya.
DPRD Kalteng mendorong pemerintah daerah melakukan kajian menyeluruh sebelum menetapkan kebijakan efisiensi. Keseimbangan antara penghematan dan perlindungan tenaga kerja dinilai menjadi kunci agar pemerintahan tetap berjalan tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan. (Mhu).
